Home » Review » Berita » Nasib Malang Pengungsi Syiah Sampang dan Janji Presiden yang Belum Dilunasi

Nasib Malang Pengungsi Syiah Sampang dan Janji Presiden yang Belum Dilunasi

Malang nian nasib pengungsi Syiah Sampang. Setelah diusir dari kampung halamannya sendiri pada 2012, mereka masih saja diperlakukan sebagai warga buangan di tempat pengungsian. Begitu informasi yang didapatkan sejumlah perwakilan dari lembaga usai mengunjungi dan berbincang dengan para pengungsi komunitas Syiah Sampang, Madura, di Rusunawa Puspa Agro, Sidoarjo, Jawa Timur, pada pekan lalu.

Lembaga itu adalah Komnas Perempuan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Pusat, Center of Religion and Cultural Studies (CRCS) UGM, Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Kontras Surabaya, dan lain sebagainya.

Kunjungan itu aksi spontan perwakilan lembaga di atas yang merupakan peserta workshop “Perlindungan Minoritas di Indonesia: Menemukan Solusi Kasus Syiah Sampang” yang diadakan di Universitas Airlangga (Unair) pada 5-6 September 2016. Penyelenggara kegiatan itu adalah Human Right Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Unair bersama Aman Indonesia, Yakkum Emergency Unit (YEU), dan Kontras Surabaya.

Salah satu tindakan diskriminasi yang dialami pengungsi komunitas Syiah Sampang yang terungkap adalah ada 14 anak pengungsi tidak dinaikkan kelas. Lalu 11 murid Pendidikan Anak UsiaDini (PAUD) tidak bisa melanjutkan ke tingkat SD.

Menurut pengakuan Rohah (26), pengungsi, anak-anak para pengungsi yang duduk di kelas 1 sampai 4 selama ini belajar rata-rata satu hingga satu setengah jam setiap hari di pengungsian bersama guru honorer dari Dinas Pendidikan.

Sementara di PAUD, anak-anak tidak diberikan pelajaran baca, tulis dan berhitung. Mereka hanya bernyanyi dan menggambar. Karena itu sulit bagi anak-anak itu untuk mendapat nilai yang baik dalam kondisi pendidikan yang serba darurat.

“Kami menyekolahkan anak-anak agar tidak seperti orang tuanya yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga mudah dibodohi,” ungkap ibu beranak satu itu seperti dikutip situs sejuk.org.

Untuk memperoleh pendidikan yang layak, beberapa anak yang duduk di kelas 4, 5 dan 6 dipindahkan ke SD Jemundo 1. Di awal-awal sekolah, anak-anak itu harus menanggung ledekan atau ejekan (bully) karena bahasa dan keyakinan mereka yang berbeda dari mayoritas murid lainnya.

Meski dihadapkan pada keterbatasan pelayanan pendidikan, namun para pengungsi tetap punya keinginan kuat agar anak-anaknya pintar dan bisa sekolah lebih tinggi. Karena itu, setiap pengungsi membeli papan dan spidol serta menempelkan huruf abjad dan angka di tembok-tembok kamar untuk mengajari anak-anaknya.

Selain minimnya pelayanan pendidikan bagi anak-anak para pengungsi, ada hal lain yang juga dikeluhkan para pengungsi. Di rusunawa itu setiap satu keluarga diberikan satu unit, berapapun jumlah anggota keluarga tersebut.

Selain penuh sesak, persoalan lain muncul ketika ada salah satu anggota keluarga yang ingin menikah. Sang calon pengantin selalu dibuat kebingungan di mana mereka harus tinggal dan beristirahat tanpa terganggu privasinya.

Belum lagi para pengungsi harus beradaptasi dengan lorong-lorong sempit dan tidak adanya hall untuk menggelar salat berjamaah dan pengajian bersama. Kegiatan ini penting bagi para pengungsi guna menguatkan mereka secara spiritual.

Keterbatasan ruang di rusunawa itu seolah menggerus budaya pengungsi komunitas Syiah Sampang yang dikenal sebagai masyarakat yang komunal. Dan hal itu tampaknya tidak dipikirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Diusir Karena Berbeda

Pada mulanya komunitas Syiah Sampang adalah korban ujaran kebencian dan hasutan. Hal itu terjadi sejak medio 2005.

Saat itu Ali Karrar Shinhaji, Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid, berinisiatif menggelar pengajian akbar yang dihadiri ribuan masyarakat dan para kyai dari kecamatan Omben, Sampang. Forum itu sengaja ia gunakan untuk menentang komunitas Syiah yang dipimpin oleh kiai muda Tajul Muluk. Karrar sendiri adalah kerabat ayah Tajul, Makmun, yang terinspirasi ajaran Syiah.

Setelah pengajian akbar itu, tersiar kabar di tengah masyarakat bahwa telah berkembang ajaran sesat yang diajarkan oleh Tajul Muluk. Setelah itu, upaya menyebarkan ujaran kebencian, penyesatan, dan forum penghakiman terhadap Tajul dan komunitasnya terjadi secara terus-menerus.

Perlahan tapi pasti upaya-upaya itu meningkat levelnya menjadi aksi penolakan dan persekusi. Massa anti komunitas Syiah tercatat sudah beberapa kali menggagalkan kegiatan keagamaan yang dilakukan Tajul di pesantrennya yang turut mengundang komunitas Syiah dari luar Madura.

Di tengah maraknya syiar kebencian dan kuatnya penolakan terhadap komunitas Syiah, terjadi perselisihan antara Tajul dengan adiknya, Raisul Hukama, pada 2010. Perselisihan ini disebabkan karena Tajul telah menikahkan Halima (saat itu 16 tahun) dengan tetangganya tanpa sepengetahuan Rais. Halima adalah santriwati yang berguru kepada Rais.

Rais marah dan merasa tidak dihormati. Belakangan diketahui bahwa Rais menaruh hati kepada Halima dan berencana akan menikahinya. Setelah kejadian itu, Rais sangat dendam dan memusuhi Tajul serta saudara-saudaranya yang lain yang mendukung Tajul, termasuk sang ibu. (baca: Ismail Hasani: “Tidak Benar Mahkamah Agung Melarang Syiah”)

Rais kemudian menyatakan keluar dari Syiah dan menjadi orang yang sangat antusias menyebarkan ujaran kebencian, seruan permusuhan, isu tentang kesesatan dan bahaya dari ajaran Syiah. Rais pula yang gencar menyerukan agar Tajul beserta komunitasnya diusir dari Desa Karanggayam, Sampang.

Puncaknya, pada 26 Agustus 2012 sebanyak 48 rumah komunitas Syiah dibakar dan dirusak, puluhan orang mengalami luka-luka, dan 1 orang meninggal dunia. Untuk sementara waktu komunitas Syiah yang trauma dan kehilangan rumahnya diungsikan di GOR Sampang. Namun setelah sekitar 10 bulan, tepatnya 20 Juni 2013, korban yang berjumlah sekitar 168 orang direlokasi paksa oleh Pemerintah Kabupaten Sampang ke Rusunawa Puspo Argo.

Yang terusir dari kampung halaman hanya karena persoalan perbedaan pandangan keagamaan bukan penganut Syiah saja. Sebelumnya pada 2006 sekitar 500 Jemaat Ahmadiyah  terusir dan diungsikan di Wisma Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). (baca: Akibat Fatwa MUI, Ratusan Umat Islam Menderita di Transito)

Janji Presiden

Direktur Aman Indonesia Ruby Khalifah menyatakan penyelesaian kasus pengungsi Syiah Sampang tidak bisa lagi diserahkan kepada pihak Pemprov Jawa Timur. Meski terbebani dalam menangani kasus ini, namun Pemprov Jawa Timur terkesan tidak mau mendorong proses penyelesaiannya.

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Saefullah Yusuf yang diberi mandat untuk menyelesaikan kasus ini malah secara eksplisit menyatakan bahwa penyelesaian secara rekonsiliatif itu sangat berat. Menurut Saefullah, ada tekanan yang kuat dari sejumlah kiai di Madura terhadap Pemprov Jawa Timur terkait kasus ini. Selain itu, sikap Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jawa Timur yang mengeras menjadi bagian yang membuat proses penyelesaian kasus ini mandek di jalan.

“Hampir semua petinggi NU dan MUI di Jawa Timur menyatakan Syiah itu sesat. Tapi mereka tidak mau tahu bagaimana kehidupan para penganut Syiah Sampang di pengungsian. Itu yang membuat mereka tidak punya sikap empati terhadap para pengungsi Syiah Sampang,” kata Ruby kepada redaksi Madina Online Irwan Amrizal via telepon Kamis (8/9).

Berhubung Pemprov Jawa Timur dirasa sudah tidak bisa diharapkan menyelesaikan kasus konflik Sampang, Ruby mendorong Pemerintah Pusat yang mengambil alih. Langkah pertama yang perlu dilakukan Presiden Jokowi adalah menindaklanjuti janji presiden sebelumnya untuk menyelesaikan kasus Syiah Sampang dan memulangkan para pengungsi ke kampung halaman dengan aman dan damai.

Janji itu pernah dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih menjabat. Janji itu dikuatkannya lagi saat ia menemui perwakilan pengungsi Sampang di Cekeas pada Juli 2013 setelah mereka melakukan aksi gowes sepeda dari Surabaya.

“Janji itu jangan dilihat hanya janji seorang SBY. Tapi lihat janji itu sebagai janji seorang Presiden Indonesia. Dengan begitu, janji itu harus ditindaklanjuti oleh presiden setelahnya,” kata Ruby mengingatkan.

Rekonsiliasi yang diharapkan tentu tercapainya kesepakatan yang disetujui oleh dua pihak yang berkonflik secara formal yang ditengahi oleh pemerintah. Bukan rekonsiliasi dalam kerangka pertobatan. Karena itu, prasyarat bahwa pengungsi Sampang bisa dikembalikan ke rumah mereka masing-masing setelah mereka menjadi Suni seperti yang diinginkan sejumlah pihak, haruslah ditolak.

Untuk menuntaskan janji yang pernah dilontarkan mantan Presiden SBY itu, Presiden Jokowi bisa menggunakan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) Nomor 7 Tahun 2012. Salah satu poin dari UU itu dikatakan bahwa untuk penyelesaian konflik secara  rekonsiliatif harus dibentuk satuan tugas yang bersifat ad hoc yang di dalamnya terdiri dari sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian lainnya.

Yang juga tidak kalah penting untuk dilibatkan dalam satuan tugas itu adalah representasi dari kelompok masyarakat sipil, seperti tokoh agama, perempuan, anak muda, dan seterusnya. Representasi kelompok ini tentu tidak dipilih sembarang. Representasi dari kelompok masyarakat itu harus punya perspektif yang sama tentang rekonsiliasi, bukan yang mengacaukan rekonsiliasi.

“Jika tim ini tidak punya skill yang baik bagaimana mendorong rekonsiliasi, maka upaya rekonsiliasi itu jauh dari harapan. Karena itu, tim ini harus memiliki pandangan ke depan bahwa kasus konflik Sampang harus diselesaikan dengan rekonsiliasi. Dan mereka harus yakin bahwa rekonsiliasi itu akan membawa perdamaian yang lebih sustain,” kata Ruby optimistis.

Bila rekonsiliasi telah tercapai, Ruby menambahkan, pemerintah harus juga serius memikirkan dan memberikan pelayanan keamanan kepada pengungsi Sampang yang sudah dipulangkan. Kalau perlu, setiap mantan pengungsi dijaga dan dijamin keamanannya oleh orang satu aparat polisi.

Hal itu penting dilakukan agar upaya rekonsiliasi yang sudah tercapai tidak dikotori dengan aksi hasutan dan kekerasan oleh pihak-pihak yang tidak menerima adanya kedamaian di Sampang. Pelayanan keamanan itu tetap diberikan kepada mantan pengungsi sampai situasi dirasa sudah kondusif dan semua pihak bisa menerima.

“Dalam penindakan kasus terorisme, aparat keamanan kita diturunkan secara penuh. Masa untuk mengamankan warga sendiri kita tidak bisa?” tantang Ruby.

Menurut Ruby, kekuatan negara belum dimaksimalkan untuk menjaga keberagaman yang diakui dan dijamin di dalam konstitusi. Karena itu, sudah saatnya pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberagaman dan mengupayakan rekonsiliasi bila muncul konflik sosial di tengah masyarakat.

Kalau kasus konflik Sampang bisa diselesaikan dengan baik dan para pengungsi dipulangkan ke kampung halamannya, ini akan memberikan banyak pembelajaran buat penyelesaian kasus yang lain, seperti kasus pengungsi Jemaat Ahmadiyah di Transito, Nusa Tenggara Barat, dan kasus pengikut Gafatar. Dengan begitu relokasi atau pengusiran tidak lagi dikedepankan dalam penyelesaian konflik.

“Selama ini kita tidak memiliki contoh yang baik terkait penyelesaian kasus konflik sosial di negara ini. Relokasi selalu dipercaya sebagai jalan yang terbaik. Ini akan menjadi preseden yang buruk jika terus dibiarkan. Yang dikhawatirkan, kelompok-kelompok minoritas yang tidak disukai akan terus-terusan mengalami pengusiran,” pungkas Ruby. []

Komentar