Home » Review » Berita » Menteri yang Tak Melarang  Warung Beroperasi selama Ramadhan
Menteri Agama Lukman H. Saifuddin di Acara Kemah Santri

Menteri yang Tak Melarang  Warung Beroperasi selama Ramadhan

Indonesia rasanya layak bahagia memiliki Menteri Agama berkualitas seperti Lukman Hakim Saifuddin. Kemarin (8 Juni 2015), dia menulis di twitternya bahwa dia tak akan memaksa warung-warung makan tutup di siang hari di bulan Ramadhan. Ini tentu saja belum menjadi kebijakan resmi pemerintah. Namun pernyataan  semacam ini tentu layak disambut gembira karena mencerminkan kedalaman dan keluasan pengetahuan sang Menteri.

Tweet Lukman merupakan respons terhadap pernyataan seorang netizen, Agung Prasetyo. Sebagaimana dikutip di Tirbunnews, dalam percakapan twitter, Agung menyatakan bahwa sebaiknya di bulan ramadhan, warung-warung ditutup semua, karena “dikhawatirkan bisa mengurangi khidmatnya Ramadahan.”

Menanggapi permintaan itu, Menteri Agama bersikap sebaliknya.  Tulisnya: “Warung-warung tak perlu dipaksa tutup, Kita harus hormati juga hak mereka yang tak berkewajiban dan tak sedang berpuasa.”

Sikap Lukman ini menjadi penting karena dalam beberapa tahun terakhir ini, ada desakan dari kelompok-kelompok puritan agar pemerintah melarang  warung dan restoran beroperasi di siang hari selama Ramadhan di banyak kota besar di Indonesia, termasuk di Jakarta. Dalam sejumlah kasus, desakan itu bahkan berujung pada aksi kekerasan terhadap mereka yang berani melawan pelarangan.

Argumen yang selalu digunakan untuk menjustifikasi pelarangan adalah itu diperlukan untuk melindungi hak  umat Islam yang sedang berpuasa. Celakanya, pemerintah sering terkesan takut dengan tekanan itu sehingga mengabulkan permintaan mereka.

Namun, argumen semacam itu tentu terkesan mengada-ada karena sebenarnya umat Islam di indonesia lazim berpuasa dengan tetap  membiarkan rutinitas kegiatan sehari-hari berjalan seperti biasa. Umat Islam yang biasa berpuasa tentu tidak akan terpengaruh melihat ada orang lain sedang makan di siang hari. Dan kalaupun ada upaya untuk menghormati Ramadhan, itu cukup dilakukan dengan tidak membiarkan jendela restoran atau rumah makan terbuka lebar.

Pelarangan rumah makan atau warung untuk beroperasi selama Ramadhan memiliki dampak ekonomi yang serius bagi ribuan orang yang terlibat dalam usaha perdagangan itu. Sebagian besar adalah rakyat kecil.

Pelarangan itu juga berdampak bagi mereka yang tidak berpuasa. Ini bukan saja menyangkut kaum non-Islam, tapi juga umat islam yang berhalangan atau umat Islam yang sekadar tidak ingin berpuasa. Hak mereka untuk makan siang dikhianati oleh pelarangan tersebut.

Sulit dibantah bahwa tekanan-tekanan semacam itu lahir senapas dengan gerakan untuk menegakkan Syariah atau bahkan membangun Negara Islam Indonesia. Kalangan pro-syariah ini sangat percaya bahwa seluruh umat Islam di indonesia harus menjalankan kewajiban sesuai syariah, bila perlu dipaksa dengan kekerasan.    Ini bisa terkait dengan isu puasa atau sholat, tapi bisa juga menyangkut isu lebih luas seperti ‘siapa yang seharusnya dipilih sebagai Gubernur?’

Apa yang dilakukan Lukman Hakim memberi angin segar karena ini menunjukkan Indonesia akan dibawa kembali menjadi sebuah bangsa yang damai, saling mengasihi, salin menghargai tanpa harus tunduk pada kekuatan-kekuatan yang berusaha memaksakan penunggalan dengan kekerasan.

Lukman sendiri bukan orang sembarangan.  Sebelum menjadi menteri, Ia adalah aktivis dan tokoh organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Pendidikan dasarnya ia tempuh di SD Negeri  dan Madrasah Manaratul Ulum.  Semasa SMA, ia dididik di Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur.  Gelar sarjananya ia peroleh dari Universitas Islam As-Syafiiyah (1990).  Ketika menjadi mahasiswa, ia menjadi Sekretaris Umum YISC Al-Azhar.

Di NU, posisi tertingginya adalah Ketua Badan Pengurus Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) , 1996-1999. Di Partai Persatuan Pembangunan, ia menjadi Ketua Pengurus Harian (2007-2012). Ia menjadi anggota DPR dari 1997 sampai 2009, sebelum menjadi Wakil Ketua MPR 2009-2014.

Dengan demikian, nyata terlihat Lukman mengeluarkan pernyataan itu dengan landasan pengetahuan yang luas. Mudah-mudahan ini akan diikuti dengan kebijakan yang lebih jelas dan tegas.

Komentar