Home » Review » Berita » Jawa Barat Provinsi dengan Rapor Paling Merah dalam hal Kebebasan Beragama

Jawa Barat Provinsi dengan Rapor Paling Merah dalam hal Kebebasan Beragama

Dalam urusan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama, Jawa Barat adalah jawaranya. Berbagai laporan yang dibuat sejumlah lembaga menyebut Jawa Barat adalah provinsi yang paling banyak ditemukan peristiwa yang menciderai rasa toleransi dan kebebasan beragama dibandingkan dengan provinsi lainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Pada awal Desember 2015 lalu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis hasil pantauannya terhadap sejumlah provinsi di Indonesia yang dinilai “belum ramah dan cenderung anti-HAM” sepanjang 2015. Pantauan itu dirilis KontraS dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia yang diselenggarakan setiap 10 Desember.

Dalam siaran pers bertajuk “Kebebasan Makin Terancam di Indonesia” KontraS menyebut ada lima provinsi yang disebut KontraS masuk dalam kategori itu. Jawa Barat menempati posisi teratas. Selanjutnya ada Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Papua.

Dalam catatan KontraS ada 41 peristiwa di Jawa Barat yang dikategorikan melanggar HAM. Umumnya peristiwa itu terkait pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Disusul Jawa Timur (35 peristiwa; didominasi oleh praktik pembubaran aksi buruh). Sumatera Utara (28 peristiwa; didominasi dengan praktik pembatasan hak jurnalis, peningkatan pembatasan kebebasan dengan tren sumber daya alam). DKI Jakarta (24 peristiwa; didominasi dengan peristiwa penggusuran paksa, penangkapan sewenang-wenang, dan pembubaran paksa aksi buruh dan mahasiswa. Papua (23 peristiwa; didominasi oleh penangkapan dan penahanan sewenang-wenang atas aksi ekspresi damai).

Wakil Koordinator Bidang Strategi dan Mobilisasi KontraS, Puri Kencana Putri mengatakan ada empat hal yang KontraS tetapkan sebagai indikator untuk menilai sebuah provinsi masuk dalam kategori belum ramah HAM. Pertama, bebas dari rasa takut. Kedua, bebas berbicara atau bebas menyampaikan pendapat. Ketiga, bebas untuk beribadah atau berkeyakinan. Terakhir, bebas atau mampu mengakses standar hidup yang layak.

“Ada banyak peristiwa yang sangat serius di sana (Jawa Barat), terutama isu pembatasan kebebasan beragama dan beribadah,” kata Puri di Cikini, Kamis (10/12) sebagaimana yang dikutip portal KBR.

Salah satu pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat, Puri melanjutkan, ialah kebijakan diskriminatif Walikota Bogor Bima Arya terhadap warga Syiah dan Ahmadiyah selama ia memimpin. Kebijakan Bima itu memang berbanding terbalik dengan kebijakan Walikota Bandung Ridwan Kamil yang dinilai sangat progresif. Tapi prestasi Ridwan Kamil tidak mampu menolong Jawa Barat keluar sebagai provinsi paling anti-HAM.

“Kami melihat secara keseluruhan. Jadi, kalau mau progresif secara provinsi harus maju bersama-sama, tidak bisa terpotong-potong seperti itu,” tandas Puri.

Bukan yang Pertama

Rapor buruk yang diterima Jawa Barat itu bukanlah yang pertama. Laporan tahunan sejumlah lembaga yang memberikan perhatian pada isu kebebasan beragama dan berkeyakinan pun menunjukkan hasil yang sama.

Rapor buruk Jawa Barat itu, misalnya, bisa dibaca dalam “Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi” yang dirilis Wahid Institute (WI) sejak 2008. WI adalah lembaga yang terinspirasi dari sosok Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dikenal sebagai seorang pemikir Islam moderat dan berkomitmen untuk mendorong terciptanya demokrasi, multikulturalisme, dan toleransi di kalangan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia.

Dalam laporan tahunan perdana WI itu terbaca bahwa Jawa Barat adalah provinsi paling ‘panas’ dibandingkan sejumlah provinsi lain yang juga mereka pantau. Pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi Jawa Barat dalam laporan WI itu tercatat ada 32 kasus. Setelah Jawa Barat di posisi teratas, berturut-turut disebutkan daerah lain dengan 10 kasus ke atas, seperti DKI Jakarta (15 kasus), Jawa Timur (14 kasus), dan Jawa Tengah (13 kasus).

“Di Jawa Barat, isu yang paling menghantui kehidupan keberagamaan adalah isu yang masuk dalam kategori penyebaran kebencian yang ditujukan kepada agama tertentu seperti Yahudi, Kristen, atau kelompok/individu yang diduga sesat,” tulis tim WI dalam laporan itu.

Rapor buruk Jawa Barat dalam laporan tahunan WI itu rupanya konsisten sampai 2014. Pada laporan 2014, WI mencatat ada 36 kasus pelanggaran yang dilakukan aktor negara dan 19 kasus oleh aktor non-negara di Jawa Barat. Aktor negara yang dimaksud seperti kepolisian, pemerintah kabupaten/kota, aparat desa/kelurahan, pengadilan, dan entitas lainnya. Sementara aktor non-negara di antaranya Majelis Ulama Indonesia, Front Pembela Islam, gabungan ormas, dan seterusnya.

Pelanggaran yang terjadi di Jawa Barat pada 2014 pun masih itu-itu saja. Seperti penyegelan rumah ibadah milik kelompok minoritas, diskriminasi atas nama agama, penyebaran ujaran kebencian, penyesatan kelompok yang berbeda, dan seterusnya.

Rapor buruk Jawa Barat juga termuat dalam catatan yang dibuat SETARA Institute (SI). Lembaga yang kini diketuai aktivis HAM Hendardi itu didedikasikan untuk “mempromosikan penciptaan kondisi yang akan menyebabkan sistem politik yang terbuka berdasarkan penghormatan terhadap keberagaman, pembelaan hak asasi manusia, dan penghapusan intoleransi dan sikap xenophobia”.

Saat presentasi rilis hasil pantauan SI pada 2013, Wakil Ketua SI, Bonar Tigor Naipospos menyatakan bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah kasus pelanggaran terbanyak. Lebih jauh, posisi Jawa Barat itu bahkan belum tergantikan dalam tujuh tahun terakhir secara berturut-turut.

Dalam laporan SI pada 2013 itu tercatat ada 80 peristiwa pelanggaran yang terjadi di Jawa Barat. Sementara total pelanggaran kebebasan beragama tahun 2013 di 20 provinsi, termasuk Jawa Barat, adalah 222 peristiwa.

“… Kasus pelanggaran di Jawa Barat memang berkorelasi dengan keberadaan kelompok-kelompok intoleran yang juga cukup kuat,” kata Bonar, di Jakarta, medio Januari 2014 seperti dikutip Tempo.co.

Jawa Barat lagi-lagi mendapat rapor buruk ketika SI melansir kajian dan indexing terhadap 94 kota yang ada di Indonesia pada pertengahan November 2015 lalu. Kajian dan pengindeksan itu dilakukan SI dalam rangka Hari Toleransi Internasional yang diadakan tiap 16 November. Kajian itu sendiri dilakukan sejak 3 Agustus hingga 13 November 2015.

Kajian dan pengindeksan itu memang tidak berbicara dalam skala provinsi. Kajian dan pengindeksan itu ingin memotret kota-kota yang dianggap berhasil membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya masing-masing dan mempromosikannya. Diharapkan keberhasilan satu daerah dapat menjadi pemicu bagi kota-kota lain untuk turut bergegas mengikuti, membangun, dan mengembangkan toleransi di wilayahnya.

Dari kajian dan penindeksan SI itu diketahui kota-kota yang paling tidak toleran berasal dari Jawa Barat, seperti Kota Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Sukabumi, Banjar, dan Kota Tasikmalaya. Dan kota yang dinilai terburuk adalah Kota Bogor. (Baca: Bogor Dinilai Kota Paling Tidak Toleran)

Akankah posisi Jawa Barat sebagai jawara intoleransi itu tergantikan? Entahlah. Sebab, sampai tulisan ini dibuat, WI dan SI belum merilis secara resmi dan lengkap hasil pantauan kehidupan beragama sepanjang 2015.

Multi Faktor

Maraknya peristiwa intoleransi yang terjadi di Jawa Barat diyakini karena banyak faktor. Menurut Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, Kiagus Zaenal Mubarok, setidaknya ada tiga faktor.

Pertama, dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan struktur sosial di Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat tampak perlahan tapi pasti beralih dari masyarakat agraris menjadi masyarakat indrustrialis. Perubahan itu terjadi karena perpindahan arus modal dari Jakarta ke Jawa Barat yang secara geografis berdekatan. Dengan kondisi ini, Jawa Barat kemudian menjadi daerah tujuan masyarakat dari luar Jawa Barat untuk mengadu nasib.

“Di satu sisi proses industrialisasi itu membuat pembangunan di Jawa Barat berjalan. Tapi di sisi lain, sebagian masyarakat Jawa Barat menjadi terpinggirkan. Itu karena tidak semua tenaga kerja dari masyarakat Jawa Barat yang terserap,” kata sosok yang akrab disapa Kang Deden itu kepada Madina Online medio Desember lalu via telepon.

Keterpinggiran itu menimbulkan rasa kecewa bagi sebagian masyarakat lokal. Imbasnya, masyarakat Sunda seperti kehilangan jati dirinya atau tercerabut dari akar budayanya. Yang tampak kemudian adalah masyarakat Sunda tidak ramah lagi pada orang atau komunitas yang berbeda dengan mereka. Padahal dalam masyarakat Sunda, ada kearifan lokal yang berbunyi sumeah ka semah. Yang artinya, ramah terhadap tamu atau sesuatu yang datang kepadanya.

Kedua, di tengah rasa kekecewaan sebagian masyarakat lokal Sunda itu, pada saat bersamaan, muncul kelompok-kelompok Islam radikal-simplistis. Mereka menawarkan iming-iming yang bisa dibilang sangat sederhana: bila masyarakat mendukung Syariat Islam ditegakkan, maka masyarakat tidak lagi terpinggirkan.

Syariat Islam, menurut pandangan kelompok Islam itu, adalah syariat dalam arti artifisial dan jargonistik, seperti pakaian, moral, dan anti-miras yang tidak mengatasi secara langsung permasalahan riil yang tengah melilit masyarakat. Namun, karena masyarakat yang terpinggirkan itu umumnya kurang berpendidikan, bujuk-rayu kelompok Islam itu diterima tanpa banyak mereka pertanyakan.

Masalahnya, selain berpandangan simplistik, kelompok Islam itu juga intoleran. Tidak mudah bagi kelompok Islam itu untuk menerima keberadaan pandangan keislaman di luar pandangan mereka. Karena itu, kelompok Islam itu dan sebagian masyarakat yang ikut bergabung di dalamnya kerap terlibat dalam berbagai tindakan melanggar hukum berupa persekusi. Korban mereka adalah komunitas tertentu yang mereka anggap menyimpang atau sesat.

“Kelompok Islam radikal yang dalam beberapa tahun ini muncul di Tanah Sunda itu adalah kelompok Islam transnasional. Mereka itu yang menjadi motor gerakan penolakan jamaah Ahmadiyah di sejumlah daerah di Jawa Barat. Mereka juga yang menggerakkan kampanye anti-Syiah akhir-akhir ini,” ungkap Deden.

Ketiga, situasi di Jawa Barat itu makin diperparah dengan kebijakan-kebijakan kepala daerah yang seperti mendukung iklim intoleransi. Misalnya, Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011. Pergub itu berisi larangan aktivitas jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat.

Dalam pernyataannya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memang mengimbau agar masyarakat lebih mengedepankan cara-cara santun untuk meluruskan jamaah Ahmadiyah yang dinilai sesat. “Tapi imbauan itu tidak berarti, karena Pergub itu dijadikan landasan kelompok Islam radikal untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengrusakan rumah ibadah milik jamaah Ahmadiyah,” kata dosen Universitas Padjadjaran itu, menyesalkan.

Malah yang belakangan terjadi, sejumlah kepala daerah di Jawa Barat tampak bergandengan tangan dengan kelompok Islam radikal. Para kepala daerah dengan sadar menggunakan kelompok Islam radikal untuk kepentingan jangka pendek. Yaitu, agar bisa terpilih kembali pada pemilihan kepala daerah selanjutnya. Kepala daerah itu percaya bahwa kelompok Islam radikal adalah mesin pendulang suara di kalangan umat Islam.

Meski peristiwa intoleransi di Jawa Barat terjadi di berbagai level, Deden optimistis keadaan itu akan berubah. Munculnya dua kepala daerah di Jawa Barat seperti Ridwan Kamil di Kota Bandung dan Dedi Mulyadi di Kabupaten Purwakarta yang menampilkan cara memimpin berbeda, penuh terobosan, dan toleran diharapkan dapat menggugah kepala daerah lainnya.

“Praktik demokrasi di Indonesia dengan transparansi dan akuntabilitasnya memberikan harapan kepada masyarakat. Demokrasi juga memberikan banyak pelajaran politik penting bagi masyarakat, meski masyarakat masih jatuh-bangun berdemokrasi,” tutupnya. []

Komentar