Home » Review » Berita » Din Syamsuddin: Dalam Kasus Singkil, Seharusnya Aparat Bisa Mencegah
Din Syamsuddin Foto: lensaindonesia.com

Din Syamsuddin: Dalam Kasus Singkil, Seharusnya Aparat Bisa Mencegah

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyesalkan dan mengecam tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama yang terjadi di Aceh Singkil. Seharusnya umat beragama belajar dari kasus-kasus kekerasan sebelumnya, baik itu di Tolikara dan tempat-tempat lainnya. Sehingga tidak terjadi kembali peristiwa di Aceh Singkil.

Din juga menyayangkan aparat keamanan tidak bisa mencegah peristiwa itu karena jarak antara tempat kejadian dan pengerahan massa cukup jauh.

“Kalau ada massa bergerak dalam jumlah besar dari tempat yang jauh semestinya ini bisa diantisipasi, sehingga bisa dicegah oleh aparat keamanan. Intelejen juga semestinya berfungsi. Ini sangat disayangkan ada pergerakan massa dari jarak yang cukup jauh aparat tidak cepat hadir untuk mencegahnya,” ujar mantan Ketua MUI ini, Kamis (15/10).

Menurut Din, agar peristiwa yang terjadi di Aceh Singkil tidak memicu tragedi serupa di tempat lainnya, aparat penegak hukum harus cepat bergerak menyelesaikannya.

“Saya menyarankan untuk semua kejadian yang telah terjadi, secepatnya tegakkan hukum secara berkeadilan. Pemerintah jangan menunjukkan sikap yang tidak adil. Sekali pemerintah yang tidak adil ini akan memicu aksi reaksi di kalangan kelompok-kelompok tertentu di kalangan umat beragama. Yang tentu itu tidak kita harapkan,” tegas Din.

Lebih lanjut, Din mengajak kepada berbagai tokoh agama, ormas-ormas agama dan pemerintah untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan kerukunan agama yang belum tuntas. Konflik dan kekerasan atas nama agama masih sering terulang, terutama antara Islam dan Kristen.

Menurut Din, persoalan mendasar dari agama Islam dan Kristen adalah kedua agama ini mempunyai watak yang sama, yaitu ingin mengembangkan diri. Dalam bahasa Islam, dakwah dan dalam Kristen disebut misi. Ketika terjadi pengembangan ini sering terjadi bentrok di lapangan, baik saat pendirian rumah ibadah maupun saat penyiaran agama. Karena itu, menurut Din, kesadaran akan realitas itu harus dimiliki oleh tokoh-tokoh kedua agama ini.

“Saya melakukan komunikasi dengan kawan-kawan di Aceh Singkil. Mereka bilang, ‘Pak Din bagaimana ini, di sebuah kecamatan yang tidak terlalu besar, mayoritas penduduk muslim tapi banyak tempat ibadah agama lain yang jumlahnya bahkan melebihi masjid,’” ucap Din.

Menurut Din, seharusnya kalau di satu daerah mayoritasnya Islam, kalangan Kristen harus tahu diri. Begitu juga sebaliknya, kalau daerah itu mayoritas Kristen umat Islam juga harus tahu diri.

“Jika di satu daerah mayoritas Islam atau di daerah lainnya mayoritas Kristen, maka pemeluk agama lain harus tahu diri. Seperti di Papua Tolikara, cukuplah masjid satu atau dua. Di daerah lain yang pemeluk Islamnya mayoritas seperti Aceh, maka kalau bisa jangan banyak gereja,” ucap Din.

Bagi Din, pendirian rumah ibadah seringkali menjadi faktor pemicu terjadinya konflik atau kekerasan antarumat beragama. Dan seringkali tokoh agama tidak bisa mencegahnya.

Rumah ibadah memang ranah atau sarana untuk menunaikan kebebasan beragama, tapi ketika muncul rumah ibadah secara fisik apalagi ada berbagai kegiatan maka ini akan muncul efek sosialnya. Menurut Din, rumah ibadah bukan semata-mata ranah kebebasan beragama untuk menunaikan ibadah, tapi juga menjadi lembaga. Karena itu pendirian rumah ibadah harus diatur.

“Jangan kebebasan agama diserahkan kepada pasar. Kalau kebebasan beragama diserahkan kepada pasar bebas, dengan logika kebebasan, konflik takkan terhindarkan,” jelas Din.

Menurut Din, sebenarnya umat beragama di Indonesia punya modal untuk saling bertoleransi. Modal yang pertama adalah semua agama sejatinya sangat pro-perdamaian, kerukunan, kasih sayang.

“Itu adalah watak sejati dari agama. Ini yang harus terus-menerus disampaikan lewat pendidikan, ceramah-ceramah atau kutbah keagamaan,” ujarnya.

Yang kedua, menurut Din, umat beragama di Indonesia punya nilai-nilai yang mempertemukan, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Ini yang harus selalu ditanamkan. Kalau terjadi pelanggaran, penegakan hukum harus cepat dilakukan. Tentu upaya pencegahan lebih penting,” pungkas Din.[]

Warsa Tarsono

Komentar