Home » Review » Berita » Aneh, Perkemahan Siswa Kristen di Yogya Dibubarkan Karena Dituduh Kristenisasi

Aneh, Perkemahan Siswa Kristen di Yogya Dibubarkan Karena Dituduh Kristenisasi

Front Jihad Islam (FJI) kembali berulah.  Kali ini, dengan didukung kepolisian, mereka  membubarkan sebuah perkemahan 1500 siswa Kristen  di Bumi Perkemahan Wonogondang di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta.

Para siswa itu semula hendak mengikuti acara yang digagas oleh Gereja Advent dari Surakarta yang bertema “Reclaiming His Love,”—Memperbarui Kasih-Nya .  Acara yang akan diadakan dari 1 – 5 Juli 2014, akhirnya batal diadakan akibat aksi preman ini.

Lucunya FJI menuduh acara perkemahan siswa Kristen itu adalah kegiatan kristenisasi.  Para anggota FJI menurunkan spanduk acara, memblokir jalan, dan mencegah peserta dari luar kota masuk daerah perkemahan yang terletak di kaki Gunung Merapi.

“Penduduk setempat gelisah pada kegiatan kristenisasi dan kegiatan yang tidak sah,” kata komandan FJI cabang Yogyakarta Abdul Rohman kepada The Jakarta Post pada Kamis (2/7).

Kejadian itu berlangsung pada Rabu saat acara ini akan dimulai. Puluhan anggota FJI dan orang-orang dari kelompok Islam lainnya tiba di lokasi dan menuntut untuk membubarkan acara tersebut.

Polisi yang berada di lokasi kejadian tidak melakukan tindakan apapun. Mereka bahkan ikut mempermasalahkan izin penyelenggaraan tersebut.

“Ini adalah kegiatan keagamaan yang melibatkan peserta dari luar provinsi. Mereka harus memberi tahu Polres Sleman, Polda Yogyakarta, Mabes Polri, dan Kementerian Agama,” kata , Kepala Kepolisian Resort Sleman Ajun Komisaris Besar Faried Zulkarnean.

Aktivis Sobat Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan  (Sobat KBB) Agnes Dwi Rusjiyati menyayangkan sikap polisi. Menurut Agnes semestinya kepolisian melindungi kelompok minoritas. Terkait perizinan semestinya polisi membantu menyelesaikannya.

“Tidak semua orang tahu prosedur mengajukan perizinan. Kalau kita perlu mendapat izin dari institusi yang lebih atas atau instutusi terkait lainnya, semestinya mereka menyampaikan dari awal. Bukan malah menyalahkan penyelenggara,” ujarnya.

Dan lagi menurut Agnes bumi perkemahan itu selama ini bebas untuk umum. Siapa saja bisa menggunakan lokasi itu untuk berbagai kegiatan, apakah dari kelompok keagamaan, mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum. Selama ini tidak ada prosedur khusus.

“Biasanya izin diurus bersama dengan pengelola tempat tersebut. Selama ini izin  dari Kepolisian Sektor Cangkringan sudah cukup. Mungkin karena tekanan dari FJI, polisi lalu mengajukan persyaratan yang macam-macam,” lanjut Agnes.

Agnes  juga menambahkan klaim FJI bahwa acara kamp itu merupakan upaya kristenisasi adalah ketakutan tak berdasar yang tidak bisa dibuktikan, karena acara itu pesertanya  siswa SD dan SMP.

Sementara, pengelola Bumi Perkemahan Wonogondong Bambang Kotir juga menyayangkan pembubaran acara tersebut. Menurut Bambang acara tersebut justru menguntungkan masyarakat sekitar. Untuk keperluan penginapan dan makanan mereka memesan dari warga sekitar. Selain itu para peserta juga akan menikmati kunjungan alam dan belajar bagaimana membatik.

Catatan Intoleransi FJI

FJI bukan sekali ini saja melakukan tindakan intoleransi. Pada 18 Mei 2014 FJI membubarkan paksa pengajian rutin Minggu Pahing Majelis Ta’lim Raudhatul Jannah. Aktivitas pengajuan tersebut berupa dzikir dan tausiyah yang bertempat di eks SD Kadipiro IV Dusun Sumberan Rt.09 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. (SP.Beritasatu.com 30/5/2014).

Selain itu dalam catatan Sobat KBB, dalam semua tindak kekerasan dan intoleransi berlatar belakang agama yang terjadi di daerah Gunung Kidul FJI hampir selalu terlibat.

“Dalam rentang 2011 – 2015 ada enam kasus intoleransi di daerah Gunung Kidul. Keenam kasus itu yakni penyegelan gereja Widoro, Kecamatan Girisubo, penyegelan gereja di Kecamatan Playen, penolakan perayaan Paskah Adiyuswa Sinode, penghentian paksa proses pembangunan Gua Maria Wahyu-Ibuku Giriwening, Kecamatan Gedangsari, penutupan paksa gereja di Kecamatan Semanu dan pemukulan terhadap aktivis lintas iman. Di beberapa kasus itu kelompok FJI selalu terlibat,” tegas Agnes.

Sekadar catatan, pada 23 Mei 2014 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuono X mendapat penghargaan dari Jaringan Antariman Indonesia (JAII) sebagai kepala daerah yang mendorong keberagaman menegakkan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Faktanya, belakangan ini DIY menjadi wilayah yang tidak aman bagi warganya untuk menjalankan atau mengekspresikan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini tentu berita duka bagi gerakan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Warsa Tarsono

Komentar