Home » Khazanah » Fikih » Hukum Membunuh Orang Murtad?

Hukum Membunuh Orang Murtad?

Oleh Abd Moqsith Ghazali*

Sebagian kalangan berpendapat, sanksi bagi orang pindah agama dari Islam ke agama lain (murtad) adalah hukum bunuh. Sekeras itukah hukuman yang dikenakan bagi orang yang keluar dari Islam?

Orang yang keluar dari Islam biasanya disebut murtad. Sementara orang luar yang masuk Islam disebut muallaf. Jika kehadiran muallaf disambut umat muslim dengan suka cita, maka tidak demikian halnya dengan murtad. Bukan hanya dengan berat hati melepas kepergian seseorang yang dulunya muslim ke agama lain, tapi juga tak sedikit umat muslim yang meminta agar orang murtad dihukum bunuh.

Di bawah kekuasaan Sultan Muzaffar Syah (1445-1458 M.) hingga Sultan Mahmud Syah (1478-1511 M.), Kesultanan Melaka pernah membuat Undang-Undang Melaka. Dalam pasal 36 ayat 1 disebutkan tentang diwajibkannya membunuh orang murtad yang tak segera kembali ke Islam.

Para ulama fikih sendiri memperselisihkan boleh dan tidaknya seorang muslim pindah agama. Pertama, ulama yang mengkriminalkan pindah agama sehingga pelakunya mesti dihukum bunuh. Pendapat ini didasarkan pada hadits man baddala dinahu faqtuluhu (barangsiapa pindah agama, bunuhlah). [Lihat Shahih al-Bukhari, hadits ke 6922].

Hadits ini menjadi rujukan sebagian ahli fikih seperti Syatha al-Dimyathi, Wahhab al-Sya`rani hingga Ibn Rusyd. Al-Husaini dalam Kifayah al-Akhyar (hlm. 163) menyebut hadits (konon) diriwayatkan Aisyah; pada perang Uhud terdapat seorang perempuan yang murtad. Nabi meminta yang bersangkutan bertobat. Sekiranya tidak mau, ia akan dibunuh.

Untuk mengukuhkan pandangan fikih tersebut, mereka berpendapat bahwa ayat yang mendukung kebebasan beragama telah dianulir oleh ayat lain yang membolehkan, bahkan menyuruh, umat Islam untuk membunuh umat lain.

Menurut Sulaiman ibn Musa, ayat la ikraha fi al-din (tak ada paksaan dalam agama) dibatalkan oleh ayat-ayat perang. Ia menambahkan, Nabi sering memaksa dan memerangi orang-orang non-muslim yang tinggal di Arab untuk memeluk Islam. (Al-Qurthubi, al-Jami` li Ahkam al-Qur’an, II: 239). Ibn Katsir juga mengutip pandangan ulama tersebut dalam Tafsir al-Qur`an al-`Azhim (I: 354).

 Kedua, ulama yang juga mengkriminalkan pindah agama. Namun, berbeda dengan kelompok pertama yang menyuruh membunuh orang murtad, menurut kelompok ini hukuman bagi orang murtad akan dijatuhkan nanti di akhirat. Pandangan ini diperoleh setelah mengadakan penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur’an. Ditemukan satu konklusi, al-Qur’an memang tak memberi hukuman apapun bagi orang murtad ketika di dunia.

Ayat yang secara eksplisit menjelaskan tentang murtad misalnya adalah: [a] Al-Baqarah: 217, ”barangsiapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya baik di dunia maupun di akhirat.”

[b]. Al-Ma’idah: 54, ”barangsiapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela.”

 Ketiga, ulama yang menjamin kebebasan beragama. Memeluk atau keluar dari suatu agama merupakan pilihan bebas dari seseorang. Dengan demikian, menurut kelompok ini, pindah agama bukan tindakan kriminal yang pelakunya bisa dihukum.

Pindah agama dijamin al-Qur’an. Mereka lalu mengutip ayat al-Qur’an, la ikraha fi al-Din.Ayat ini, demikian mereka beragumen, merupakan ayat universal sehingga tak bisa dianulir ayat partikular yang membolehkan membunuh non-muslim atau hadits yang menyuruh membunuh orang murtad.

Lebih khusus, mereka mempertanyakan otentisitas dan validitas hadits man baddala dinahu faqtuluhu itu.

[1]. Hadits tersebut bukan hadits mutawatir, melainkan hadits ahad yang tak kuat menjadi sandaran hukum. Khudlari Bik menjelaskan, hadits ahad tak bisa membatalkan ayat al-Qur’an. (Khudhari Bik, Ushûl al-Fiqh, hlm. 260).

Bahkan, Jawdat Said (ulama dari Suria) menilai hadits itu sebagai dla`if (lemah) karena bertentangan dengan prinsip Islam yang menjamin kebebasan beragama. (Jawdat Said, La Ikraha fî al-Din, hlm. 37-38).

[2]. Jamal al-Banna meragukan integritas perawi hadits itu. Menurutnya, perawi hadits di atas berujung pada Ikrimah. Ia dikenal meriwayatkan banyak hadits terutama dari Ibn Abbas. Namun, hadits dari Ikrimah ditolak Imam Muslim. Muslim hanya mengutip satu hadits dari Ikrimah, itu pun karena ia meriwayatkannya bersama Said ibn Jubair, yaitu hadits tentang haji.

Penolakan Muslim ini bisa pahami, karena menurut Jamal, Ikrimah di kalangan ahli hadits dikenal sebagai pembohong (kadzdzab), sehingga sulit diterima sekiranya ia meriwayatkan hadits.   

Lepas dari itu, sejarah mencatat bahwa Rasulullah tak pernah membunuh orang murtad. KUHP Indonesia juga tak mengkriminalkan orang pindah agama. UUD 1945 (pasal 28) justeru menjamin kebebasan setiap orang memeluk suatu keyakinan atau agama sesuai hati nuraninya. Dengan jaminan konstitusi tersebut, maka menjadi murtad apalagi muallaf tak menimbulkan petaka besar.

Wallahu A`lam bis-Shawab.

* Dosen Agama dan Filsafat di Universitas Paramadina dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Komentar