Home » Khazanah » Fikih » Dr. Ali Munhanif: Pemerintah Pusat Harus Meninjau Kembali Qanun Jinayah di Aceh
Foto: rappler.com

Dr. Ali Munhanif: Pemerintah Pusat Harus Meninjau Kembali Qanun Jinayah di Aceh

Setelah diperkenalkan selama satu tahun, mulai Oktober 2015 pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam memberlakukan Qanun Jinayah. Qanun Jinayah adalah hukum pidana Islam yang mengatur perbuatan yang dilarang syariat Islam dan hukuman bagi para pelakunya.

Di antara yang diatur dalam Qanun Jinayah adalah minuman keras (khamr), judi (maisir), perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram (khalwat), bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami-istri (ikhtilath), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Ada pula aturan mengenai qadzaf (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), homo seksual (liwath) dan lesbian (musahaqah).

Pemberlakuan Qanun Jinayah mengandung banyak persoalan. Salah satu yang paling mengganggu adalah hukum tindak pemerkosaan. Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan harus memberikan bukti dan sumpah tambahan yang diakui sebagai bukti, padahal dalam hukum pidana umum pembuktian seharusnya dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam peraturan tentang perkosaan, seorang pelaku pemerkosaan bisa dibebaskan apabila melakukan beberapa kali sumpah. Dan masih banyak lagi masalah terkait Qanun Jinayah ini.

Untuk mengetahui beberapa kelemahan lain dalam Qanun Jinayah, Warsa Tarsono dari Madina Online mewawancarai Dr. Ali Munhanif, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatutullah Jakarta. Selain dosen, Ali juga merupakan peneliti di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM).

Sejak 23 Oktober lalu Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam resmi memberlakukan Qanun Jinayah, bagaimana tanggapan Anda?

Munculnya undang-undang daerah khas Aceh memang berangkat dari 10 poin kesepakatan Helsinki yang memberi kewenangan khusus bagi Pemerintah Nangroe Aceh Darusalam. Berbeda dari umumnya daerah-daerah lain di Indonesia, Pemerintah Aceh diberi kewenangan lebih besar dalam mengurus masalah-masalah daerahnya.

Misalnya, di bidang hukum mereka diberi kewenangan membuat undang-undang sesuai hukum Islam. Bunyi poin kesepakatan Helsinki terkait hukum kira-kira begini: ‘Pemerintah Nangroe Aceh Darussalam diberi kewenangan untuk melaksanakan hukum Islam sesuai dengan kebudayaan atau praktik hidup masyarakat Aceh.’

Saya tidak tahu persis bagaimana proses perjanjian pemerintah pusat dengan Aceh. Namun otonomi khusus ini seharusnya tidak menyentuh aspek-aspek hukum pidana. Qanun Jinayah di Aceh, menurut saya, sudah terlalu jauh. Seharusnya pemerintah pusat mempunyai hak untuk me-review atau mengevaluasi Qanun Jinayah. Itu perlu ditinjau ulang.

Prinsip saya sederhana, tidak mungkin undang-undang daerah itu dibuat bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, khususnya konstitusi. Itu alasan pertama.

Kedua, Qanun Jinayah dibangun atas dasar logika fikih. Sementara fikih menyentuh banyak aspek yang seringkali juga mempunyai banyak pendapat atau cara pandang. Penggunaan satu cara pandang akan membelenggu atau menghasilkan diskriminasi terhadap pendapat atau cara pandang yang lainnya.

Apakah Qanun Jinayah bisa diadopsi dalam pendekatan hukum positif?

Jinayah dalam tradisi hukum Islam adalah yurisprudensi. Dia adalah pemikiran hukum, bukan sebuah rumusan pasal-pasal dalam undang-undang. Bila Jinayah hendak dijadikan civil law, prosesnya pasti mensyaratkan legislasi. Legislasi itu memerlukan legal drafting yang hebat dan sempurna.

Bagaimana sebuah pemikiran hukum Jinayah dirumuskan menjadi aturan hukum yang dirumuskan dalam pasal dan ayat tertentu itu sama sekali tidak mudah.  Seorang tamatan sarjana hukum dari perguruan tinggi terkemuka saja belum tentu mempunyai kemampuan untuk itu. Apalagi ulama, para kyai daerah atau buya-buya dan pimpinan agama.
Menurut Anda, diberikannya hak kepada Pemerintah Aceh untuk membuat hukum pidana sendiri adalah kesalahan fatal dan bertabrakan dengan hukum positif kita?
Seharusnya otonomi khusus yang diberikan ke Aceh itu spesifik mengenai  pemberdayaan atau peningkatan kehidupan masyarakatnya, khususnya terkait ekonomi, pendidikan, dan undang-undang atau peraturan kedaerahan, tapi tidak menyangkut hukum pidana.

Yang saya tahu, tuntutan yang ketika itu diperjuangkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah soal ketidakadilan, bukan masalah-masalah keislaman atau keagamaan. Ini berbeda dengan Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII). Kenapa sekarang menjadi penerapan hukum Islam, bagi saya, ini mengherankan.

Menurut Anda, apakah penerapan Qanun Jinayah ini sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat Aceh atau hanya kepentingan elite tertentu saja?

Saya curiga pengesahan dan penerapan Qanun Jinayah ini didorong oleh motif-motif pemegang kekuasaan lembaga tertentu. Misalnya pesantren, lembaga ulama, lembaga adat atau elite-elite masyarakat yang berkepentingan.

Saya juga curiga ini tidak pernah mengalami uji publik. Masyarakat tidak tahu bahwa Aceh sedang dalam proses pemberlakuan undang-undang ini.

Qanun Jinayah ini konon berlaku juga untuk kalangan non-Muslim. Komentar Anda?

Semestinya itu yang harus dihindari. Karena itu, menurut saya, Qanun Jinayah ini tidak tepat digunakan pada wilayah Indonesia. Bagaimana kalangan non-Muslim mau tunduk pada persepsi hukum yang berdasarkan Islam, padahal agama itu tidak dia percayai?

Ada pandangan, Qanun Jinayah dianggap tidak berpihak kepada perempuan. Misalnya, jika terjadi pemerkosaan terhadap seorang perempuan, maka sang korban itulah yang harus membuktikan, bukan jaksa penuntut umum. Kenapa ini terjadi?

Itu contoh yang tepat bagaimana pemikiran hukum sulit dirumuskan dalam penerapan hukum Islam. Saya memang dengar beberapa kali para perumus Qanun mengalami kesulitan saat menurunkan atau menerjemahkan pemikiran hukum ke dalam yurisprudensi atau hukum Islam di Aceh. Dalam fikih Islam, tidak ada suatu dokumen eksplisit yang mengatur mengenai masalah pemerkosaan.  Hukum Islam jauh dibangun sebelum kemungkinan-kemungkinan itu terjadi.

Hukum Islam masih menggunakan pembuktian tradisional. Contohnya, untuk membuktikan terjadinya zina kita harus menghadirkan empat orang saksi. Karena cara pembuktian tradisional itu dipaksakan, maka dalam kasus pemerkosaan perempuan sebagai korban yang dirugikan. Perempuan yang menjadi korban malah diminta membuktikan dengan menghadirkan saksi.

Kesulitan dalam pembuktian juga bisa terjadi pada kasus korupsi. Korupsi adalah sebuah praktik yang lazim muncul dalam manajemen pemerintahan modern. Dalam fikih Islam itu tidak ada. Memang ada ajaran moral bahwa yang disuap dan menyuap masuk neraka, tapi menerjemahkan pemikiran itu ke dalam rumusan hukum modern, saya kira, tidak mudah.

Saya duga di Qanun Jinayah Aceh tidak ada ketentuan tindak pidana korupsi. Mengapa? Pertama, karena pemerintah, dalam hal ini eksekutif, akan menolaknya. Kedua, memang tidak banyak perbendaharaan Islam mengenai pemikiran hukum korupsi. Hukum Islam miskin perbendaharaan masalah-masalah yang timbul pada abad modern.

Kritik lain terhadap Qanun Jinayah adalah adanya imunitas bagi pelaku pemerkosaan. Dia bisa bebas setelah mengucapkan beberapa kali sumpah. Tanggapan Anda?

Itu memang salah satu masalah dalam hukum Islam. Betapapun mulianya hukum Islam, landasannya adalah kesalehan seseorang. Jika seseorang menampakkan kesalehan secara baik, misalnya dia rajin salat, aktif berdakwah, sering ke masjid dan mempunyai persyaratan-persyaratan formal lain yang terlihat sebagai seorang saleh, maka ketika terjerat masalah hukum dia bisa saja dibebaskan karena kesalehannya itu.

Bayangkan saja sebuah kasus di mana si pengadu tidak bisa menunjukkan saksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan orang yang dianggap saleh tersebut. Karena tidak ada saksi, si orang ‘saleh’ itu hanya diminta untuk bersumpah. Setelah disumpah dia dibebaskan. Dengan landasan bahwa dalam Islam, kalau dia jujur itu berarti dia baik, bersyariat. Kalau dia bohong, toh dia nanti akan dihukum di Akhirat.

Tapi sesaleh-salehnya seseorang itu tidak menjamin bahwa dia tidak memperkosa. Dan tidak menjamin pula bahwa dia tidak korupsi. Buktinya ada beberapa orang di partai Islam yang kita anggap saleh, termasuk penghafal Al-Quran, bisa terjerat korupsi.

Hukum Islam dengan model sumpah ini sifatnya individual. Karena itu tidak bisa diterapkan sebagai hukum publik. Dia hanya bisa diterapkan apabila seseorang itu memang terikat atau mengikatkan diri dalam ajaran itu.

Apakah akan efektif Qanun Jinayah ini diterapkan di Aceh?

Dugaan saya, tidak. Saya kira akan mengalami kontestasi yang hebat. Tidak mudah menerapkan pemikiran hukum Jinayah. Jinayah itu memang  tradisi hidup di pesantren-pesantren, tapi sebagai hukum publik, saya kira, sudah mulai ditinggalkan.

Faktanya, Qanun Jinayah sudah diberlakukan di Aceh. Selain tadi Anda katakan perlu ditinjau kembali, apa yang harus dilakukan pemerintah pusat terkait hal ini?

Yang harus diwaspadai pemerintah pusat dengan pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh adalah jangan sampai ini menjadi alasan daerah-daerah lain untuk membuat undang-undang yang sama. Mungkin tidak persis sama, tapi punya karakteristik yang sama, seperti Perda-perda syariah. Karena undang-undang semacam ini punya potensi diskriminatif yang tinggi.

Juga, jangan sampai ini menjadi alasan pembenaran daerah lain untuk menuntut hal yang khusus bagi daerahnya, seperti dilakukan Papua. Mereka sering bilang, kalau Aceh boleh, kenapa kami tidak? Kalau semua daerah melakukan seperti ini, kacau negara ini. Integrasi kita terancam.[]

Komentar