Home » Editorial » Soal Kewajiban Haji Lagi: Masalahnya, Itu Tidak Realistis
Masih relevan Haji sebagai kewajiban bagi umat Islam jika taruhannya nyawa?

Soal Kewajiban Haji Lagi: Masalahnya, Itu Tidak Realistis

Oleh Ade Armando

Tulisan saya yang mengajak umat Islam untuk meninjau ulang hukum wajib haji di madinaonline.id (Pelajaran dari Tragedi Haji: Sudah Saatnya Meninjau Ulang Kewajiban Haji) mengundang banyak komentar negatif. Seperti biasa, umumnya komentator menolak pandangan saya dengan bantahan yang mengada-ada. Sebagian bahkan sekadar mencacimaki dan menuduh saya dengan penamaan yang mencerminkan kedangkalan berpikir.

Tulisan saya didasarkan pada sebuah fakta sederhana: umat Islam di dunia sekarang sudah mencapai dua miliar orang. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun depan. Seiring dengan itu, kemampuan ekonomi umat Islam di dunia itu pun akan membaik. Implikasinya, jumlah umat Islam yang ingin naik haji juga akan terus meningkat. Padahal jumlah jemaah haji yang bisa ditampung saat haji di Arab Saudi terbatas. Karena itu, pasti mereka yang tidak bisa naik haji akan jauh lebih tinggi daripada mereka yang bisa naik haji. Kalau begitu, apakah benar naik haji itu adalah kewajiban yang harus dijalankan setiap umat Islam (yang mampu)?

Sebagian komentator yang marah menganggap saya mempertanyakan hukum Tuhan. Menurut mereka, naik haji adalah kewajiban setiap umat Islam sesuai dengan perintah Allah. Sebagian menganggap, janganlah kita ragu dengan perintah Allah. Karena Allah mewajibkannya, pasti Allah akan membukakan cara agar kewajiban itu bisa dipenuhi. Sebagian berargumen, janganlah kita memahami perintah Allah itu secara rasional saja. Menurut mereka, walaupun secara akal sehat wajib haji itu tidak bisa diterapkan, itu pasti akan bisa dijalankan atas kehendak Allah.

Buat saya, ini penjelasan mengada-ada. Kita tak bisa berserah diri begitu saja ‘kehendak Allah’. Umat Islam diperintahkan untuk berpikir, dan tidak memasrahkan begitu saja semua perkara pada Allah.

Apa yang disebut sebagai hukum agama, seharusnya memang bisa dijalankan. Kalau ternyata tidak bisa dijalankan atau tidak masuk akal, hukum agama itu yang harus disesuaikan. Menurut saya, tidak mungkin Allah menurunkan perintah yang tidak bisa dijalankan. Perintah Allah pasti benar. Masalahnya, kita saja yang mungkin salah mengartikannya.

Karena itulah, kita tahu yang disebut sebagai aturan agama itu lazim berubah dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, walau di Al-Quran ada ayat yang menyatakan bahwa jumlah warisan yang diterima anak pria jumlahnya dua kali lipat dari anak perempuan, saat ini lazim saja aturan itu ditafsirkan ulang sehingga jumlah warisan anak pria dan perempuan sama besarnya. Begitu juga dengan poligami. Di Indonesia, poligami hanya bisa dilakukan bila menyertakan persetujuan istri pertama, padahal aturan itu tak ada dalam hukum Islam selama berabad-abad sebelumnya.

Jadi penafsiran ulang ajaran Islam yang diyakini selama berabad-abad sebelumnya adalah hal lazim yang dilakukan selama penafsiran ulang itu dilakukan dengan bertanggungjawab. Tidak bisa semena-mena.

Dalam hal ini saya percaya kewajiban haji adalah sebuah kewajiban yang sangat kontekstual. Ketika ayat yang menyatakan bahwa haji adalah sebuah ibadat yang harus dijalankan umat Islam, jumlah umat Islam di dunia masih sangat sedikit. Keberadaan umat Islam pun masih berada di sekitar jazirah Arab. Ketika itu, masih tampak logis untuk memobilisasi umat Islam bertemu setiap tahun untuk membangun rasa persaudaraan Islam.

Konteks abad 21 sudah berubah. Seperti saya katakan, jumlah umat Islam sudah mencapai dua milyar orang saat ini. Dengan jumlah itu saja, saat ini sudah diberlakukan peraturan bahwa masing-masing negara hanya diizinkan mengirimkan seperseribu pemeluk Islam di negaranya untuk berhaji setiap tahun. Karena itulah jumlah total jemaah haji saat ini adalah sekitar dua juta orang sementara kuota haji Indonesia adalah 200 ribu per tahun. Di tahun-tahun depan, jumlah itu tentu akan meningkat, bukan hanya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk beragama namun juga seiring dengan peningkatan kesejahteraan dunia Islam. Jumlah jemaah haji yang harus ditampung mungkin akan naik menjadi tiga juta, empat juta, bahkan 10 juta.

Namun seperti bisa dibayangkan, peningkatan jumlah kuota haji per tahun itu pun akan ada batasnya. Sekarang ini saja, dengan dua juta jemaah haji, Saudi sudah kewalahan. Bayangkan, apa yang terjadi kalau jemaah hajinya mencapai 10 juta atau lebih?

Dan bahkan kalaupun jumlah kuota haji itu bisa mencapai 10 juta per tahun, tetap saja itu jauh lebih sedikit dari jumlah umat Islam di dunia. Bila jumlah jemaah haji per tahun adalah 10 juta, selama 30 tahun ke depan, jumlah mereka yang bisa berhaji adalah 300 juta orang. Padahal selama 30 tahun ke depan, jumlah umat Islam dunia mungkin sudah mencapai 3 miliar manusia.

Dari data itu saja, kita sudah bisa menyadari bahwa mewajibkan semua umat Islam untuk berhaji adalah tidak masuk akal dan tidak realistis. Mayoritas umat Islam di dunia tidak akan pernah bisa naik haji, kalaupun mampu, karena memang tempatnya tidak tersedia.

Kalau sekarang soal kewajiban haji ini bisa ditafsir ulang, yang terjadi adalah sikap umat Islam yang lebih rileks. Seperti misalnya merujuk pada KH Ali Mustafa Yaqub, imam besar Masjid Istiqlal, kuota haji Indonesia sebenarnya tidak perlu mencapai 200 ribu melainkan cukup 40 ribu saja. Bila jumlah jemaah haji bisa dibatasi, maka kondisi pelaksanaan ibadat haji akan jauh lebih nyaman dan lapang. Mereka yang sudah mengumpulkan uang untuk naik haji juga bisa menyalurkan dana puluhan juta rupiah itu untuk keperluan masyarakat yang lebih bermanfaat.

Di sisi lain, bagi pemerintah Saudi, mengatur sekitar satu-dua juta orang saja per tahun akan jauh lebih tertangani. Tragedi demi tragedi yang diakibatkan bertumpuk-tumpuknya jemaah haji tidak perlu terulang.

Jadi jelas upaya mengkaji ulang kewajiban haji ini justru baik untuk umat Islam. Dan ini layak dilakukan karena, seperti yang ditulis di atas, perintah Allah seharusnya bermanfaat bagi kemasalahatan masyarakat. Bila apa yang kita anggap sebagai perintah Allah ternyata menimbulkan masalah serius di tengah masyarakat, sangat bisa jadi kita yang salah menafisrkan perintah Allah tersebut.[]

Ade Armando adalah Pemimpin Redaksi Madina Online dan Dosen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia

Komentar