Home » Editorial » PBB Prihatin dengan Penindasan Keagamaan di Indonesia

Suasana keagamaan di Indonesia memperoleh perhatian khusus PBB. Arahnya: memprihatinkan.

PBB Prihatin dengan Penindasan Keagamaan di Indonesia

Kekerasan demi kekerasan di Indonesia yang dilakukan atas nama agama dan ditujukan kepada kalangan yang dianggap sebagai ‘minoritas’ dan ‘sesat’ rupanya tak dianggap angin lalu oleh dunia internasional.

Menurut harian Jakarta Globe (17 Mei 2011) PBB menyurati pemerintah Indonesia berisi keprihatinan mereka terhadap peningkatan jumlah laporan mengenai kekerasan terhadap kelompok keagamaan minoritas di Indonesia. Dalam surat itu terbaca kesan bahwa PBB tak hanya prihatin dengan aksi penindasan itu tapi juga pada ketidakmemadaian respons pemerintah.

Surat itu dikirim Komisioner PBB untuk Hak-hak Asasi Manusia Navanethem Pillay pada 26 April lalu kepada Kementerian Luar Negeri RI. Surat itu juga ditembuskan ke Komnas Ham dan sejumlah lembaga lainnya.

Menurut Pillay, PBB berencana untuk mengirimkan utusan khusus ke Indonesia untuk mempelajari kebenaran laporan tersebut.

Nampaknya surat itu tak banyak diketahui orang. Harian Jakarta Globe sendiri nampaknya baru memperoleh informasi tentang surat tersebut hari Minggu lalu.

Dalam surat itu, Pillay menyatakan bahwa surat itu dibuat untuk “mengekspresikan keprihatinan saya mengenai begitu banyaknya surat dan laporan yang saya terima dalam bulan-bulan terakhir mengenai kekerasan terhadap para pemeluk agama minoritas di Indonesia”.

“Saya terutama terganggu dengan menyebarnya kekerasan dan diskriminasi yang dilaporkan terhadap komunitas Ahmadiyah, yang termasuk di dalamnya penutupan masjid-masjid Ahmadiyah atas perintah negara, pembakaran permukiman dan tempat peribadatan, serta bahkan kekerasan fisik dan pembunuhan.”

 Pillay juga menyebut bahwa sejak penyerangan yang menewaskan tiga jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, pada 6 Februari, sejumlah lembaga pemerintahan merespons kasus itu dengan menerbitkan peraturan-peraturan baru yang justru memungkinkan berlanjutnya ‘tindak kekerasan dan penindasan’ lebih jauh.

Pillay juga mencatat sejumlah laporan peristiwa intoleransi keagamaan, termasuk di dalamnya ketegangan yang berlangsung antara pemerintah Bogor dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Taman Yasmin, Bogor.
 
“Kelompok-kelompok Kristen melaporkan bahwa mereka diserang dan sejumlah gereja Kristen dilaporkan dibakar di Gebyog, Klaten dan Tegal di Jawa Tengah. Di Sumatra Utara, komunitas pemeluk Budhha diperintahkan untuk menurunkan patung Buddha di sebuah kuil yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai ancaman terhadap Islam di wilayah tersebut”.

Pillay menyatakan bahwa rangkaian peristiwa tersebut mengancam Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam UUD 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB yang turut ditandatangani Indonesia.

“Sidang Umum dan Dewan HAM PBB telah berulangkali mendesak negara-negara di dunia untuk mengambil segenap langkah dan aksi yang diperlukan, sesuai dengan standar HAM internasional untuk memerangi kebencian, intoleransi, tindak kekerasan, initimidasi dan koersi yang didasarkan pada agama dan keyakinan, sebagaimana juga tindak kekerasan dan permusuhan terhadap para pemeluk agama minoritas.”

Pillay meminta pemerintah Indonesia memanfaatkan pembicaraan antara pemerintah dengan Komnas HAM, masyarakat sipil dan kelompok-kelompok agama yang sudah dilakukan untuk mendukung aksi di berbagai lapisan untuk mempelajari isu-isu lebih luas di belakang aksi-aksi diskriminasi dan intoleransi agama.

Menurut Pillay, pemerintah perlu meninjau kembali berbagai peraturan-perundangan yang  membatasi praktik dan ekspresi keberagaman dengan standar-standar HAM internasional yang ada. Pillay juga meminta pemerintah menegakkan keadilan dengan menghukum kalangan dan orang-orang yang terbukti menindas HAM.***

Sumber Foto:

1. http://www.demosindonesia.org
2. http://faisalkutty.com
3. http://lorpis.blogspot.com

Komentar