Home » Editorial » Mereka Menolak Ahok Agar Bisa Menegakkan Syariah di DKI

Mereka Menolak Ahok Agar Bisa Menegakkan Syariah di DKI

oleh Ade Armando

Aksi menolak Ahok menjadi Gubernur DKI terus ditingkatkan intensitasnya. Hari Minggu kemarin (4 September 2016), selama tiga jam, dilakukan aksi ‘Haram Memilih Pemimpin Kafir’ di dekat  Monumen Nasional, Jakarta. Diberitakan ada sekitar seribu orang mengikuti aksi ini. Yang ikut bukan cuma orang dewasa, tapi juga remaja dan anak-anak.

Motor gerakan ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini memang selalu tampil di barisan depan gerakan anti Ahok. Dalam aksi massa kemarin, bendera HTI ada di mana-mana. Selain itu, FPI juga terlihat ikut dalam barisan.

Dalam orasinya, Ismail Yusanto, juru bicara HTI menyatakan: “Kita tegas menolak pemimpin kafir. Ini bukan masalah SARA!”

Ia juga menyatakan aksi ini bukan kampanye menjatuhkan Ahok. “Kami hanya menolak pemimpin kafir,” katanya.

Bisa diduga, sampai ke masa pemilihan Gubernur Februari 2017 nanti, gerakan anti pemimpin kafir ini akan terus dikumandangkan.

Tapi ada satu hal yang mungkin layak diketahui publik.

Menjatuhkan Ahok, bagi HTI dan kelompok-kelompok Islam ini, adalah  sasaran antara.

Tujuan utama HTI adalah menerapkan syariah (hukum Islam) di DKI Jakarta.

Ini secara jelas termuat dalam Pernyataan HTI tentang Haram Memilih Pemimpin Kafir yang dikeluarkan 30 Agustus 2016.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ismail Yusanto dan termuat dalam website resmi HTI tersebut, termuat argumen

  1. . . . . kemaslahatan bersama atau rahmatan lil alamin seperti keadilan, kesejahteraan, keamanan dan ketenteraman serta kesucian dan sebagainya, hanya akan benar-benar terwujud bila pemimpin mengatur masyarakat dengan syariah Islam dan menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar. Tanpa syariah Islam yang diterapkan secara kaffah, yang terjadi bukan kemaslahatan atau kerahmatan, tetapi mafsadat atau kerusakan . . .
  2. Maka, syarat utama pemimpin haruslah seorang muslim. Bila bukan muslim, bagaimana mungkin ia bisa diharapkan menerapkan syariah dan menegakkan amar makruf, sedangkan ia tidak beriman pada syariah dan tidak memahami kewajiban amar makruf nahi mungkar?

Jadi jelas terbaca bahwa bagi HTI, pemimpin Jakarta haruslah seorang muslim agar Syariah bisa ditegakkan. Bagi mereka, DKI mungkin diharapkan bisa menjadi semacam Aceh yang sudah  menegakkan syariah Islam di daerahnya.

Karena itu, yang dipersoalkan oleh kelompok-kelompok anti Ahok ini bukanlah soal kualitas kepemimpinan, integritas, dan keberpihakan pada rakyat yang dimiliki Ahok atau calon gubernur lainnya.

Bagi kelompok-kelompok ini, yang terpenting adalah memilih calon pemimpin yang paling bisa diharapkan menegakkan syariah di Jakarta.

Itu yang harus diingat.

Komentar