Home » Editorial » Majelis Ulama Indonesia dan Kedunguan Beragama dalam Kasus Bantul
Warga Menolak Pengangkatan Camat beragama Katolik. Sumber foto: tribunnews

Majelis Ulama Indonesia dan Kedunguan Beragama dalam Kasus Bantul

oleh Ade Armando

Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus bertanggungjawab atas perpecahan bangsa Indonesia.

Lihat apa yang sekarang terjadi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Kini persoalan agama seorang pemimpin daerah mencuat di sana. Puluhan warga masyarakat menolak penunjukkan Yulius Suharta sebagai Camat Pajangan atas alasan agama. Yulius Suharta beragama Kristen, sementara para pemrotes beragama Islam.

Yulius ditunjuk oleh Bupati Bantul Suharsono sebagai Camat Pajangan Desember tahun lalu. Sang Bupati kini sedang merencanakan untuk memindahkan Yulius ke wilayah lain, yang ‘penduduknya non-muslim’.

Penolakan warga ini dungu. Yulius ditolak bukan karena dia korupsi atau nepotisme atau menindas HAM. Dia ditolak karena dia beragama Katolik.

Tapi lebih dungu lagi, protes warga ini ternyata didukung para anggota DPRD Bantul dari Fraksi PKS, PPP, Golkar, PKB, PAN, dan Gerindra.

Apa yang terjadi di Bantul ini merupakan bukti nyata betapa penafsiran agama sempit bisa memecah belah bangsa. Bayangkan bila setiap kelompok agama, atau kelompok etnik, atau kelompok ras bisa menolak kehadiran pemimpin hanya karena alasan agama, etnik, atau ras.

Para pemrotes dan para pendukungnya di DPRD itu mengkhianati komitmen bangsa ini bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang tidak mempedulikan perbedaan agama, ras, dan etnik. Indonesia adalah satu dan tidak ada satupun kelompok agama, etnik, dan ras memiliki keistimewaaan dari agama, ras, dan etnik yang lain.

Dalam hal ini, para pemuka Islam yang terus menerus menyuarakan gagasan-gagasan diskriminatif atas dasar agama harus bertanggungjawab.

Para pemrotes ini mungkin memang tidak punya pemahaman beragama dan bernegara yang cukup. Tapi kesempitan berpikir mereka itu mungkin memang terjadi karena pengaruh ajaran agama yang terus ditanamkan para ulama yang juga berpikiran sempit.

Majelis Ulama Indonesia secara khusus harus disebut.

Ketua MUI Pusat, Ma’ruf Amin menyatakan bahwa Al Quran secara jelas melarang umat Islam memilih pemimpin Nasrani. Pernyataan ini dikeluarkannya dalam rangka menyudutkan Ahok.

Siapapun yang belajar Islam seharusnya tahu bahwa itu hanya satu pendapat di antara berbagai penafsiran yang berbeda dalam Islam. MUI sendiri pada 2012 menyatakan bahwa umat Islam boleh memilih pemimpin non-muslim, dengan syarat tertentu. Tapi kini ketika Ma’ruf Amin mengeluarkan pernyataan yang seolah-olah menunjukkan bahwa ajaran Islam secara definitif menolak pemimpin Nasrani, para anggota MUI bungkam seribu bahasa.

Celakanya, diamnya para ulama itu sangat mungkin terjadi karena mereka memiliki misi politik sempit tertentu.

MUI dan ulama harus sadar bahwa dengan pernyataan-pernyataan diskriminatif itu, mereka terlibat dalam penghancuran Indonesia.

Mudah-mudahan pemerintah bisa bersikap tegas melawan perpecahan bangsa ini.

Komentar