Home » Editorial » Lagi, Kasus Intoleransi Terjadi di Bekasi

Kasus intoleransi kembali terjadi. Korbannya adalah jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Setu Bekasi. Kamis, 7 Maret 2013 Pemda Kabupaten Bekasi resmi menyegel bangunan gereja yang terletak di Jalan MT. Haryono, Gang Wiryo, Desa Tamansari, Bekasi.

Lagi, Kasus Intoleransi Terjadi di Bekasi

Para jemaat tak bisa lagi menjalankan aktivitas ibadah seperti biasanya. Alih-alih menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemerintah setempat malah mencederainya dan bertindak intoleran pada warganya.

Penyegelan gereja dilakukan berdasarkan keputusan rapat bersama antara Satpol PP, Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat), Dinas Tata Ruang dan Perizinan Kabupaten Bekasi, Senin, 4 Maret 2013. Rapat itu memutuskan bangunan gereja HKBP Setu akan disegel lantaran belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Sikap Pemda Bekasi merujuk pada Perda No.7 tahun 1996 tentang IMB.

Setara Institute dalam siaran persnya (7/3) menilai tindakan pemerintah ini menjadi preseden buruk intoleransi di Indonesia. Setara Institute juga mengatakan bahwa pemerintah sangat mudah tunduk pada tekanan ormas Islam yang tidak ramah terhadap perbedaan.

Menurut Pdt Adven, salah satu pendeta gereja HKBP Setu, selama ini, setiap Hari Minggu, banyak ormas Islam mendatangi gereja.

“Terhitung sejak Januari 2013, sudah ada banyak ormas menyerbu gereja. Massa mengatasnamakan warga Setu, padahal bukan,” paparnya, saat dihubungi lewat telepon.  

Dengan jumlah massa sangat banyak mereka kerap menghalag-halangi jemaat yang hendak melakukan Ibadah.

“Mereka datang dengan jumlah massa ratusan lebih, meminta para jemaat agar menghentikan ibadah dan segera menutup gereja,” lanjut Pdt. Adven.

Setelah GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, Gereja Rehoboth, dan Gereja Kerajaan Mulia di Bandung, HKBP Setu adalah korban terbaru dari tindakan intoleran pemerintah. Hingga saat ini belum ada kejelasan kapan segel bangunan akan dibuka. Sementara ini, aktivitas ibadah dilakukan di rumah-rumah jemaat secara bergantian.

Gereja HKBP Setu telah beridiri sejak tahun 1999. Warga sekitar telah menerima kehadiran gereja. Untuk mengikuti prosedur hukum, sejak tahun 2011 pihak gereja telah mengurus izin mendirikan bangunan. Tanda tangan 89 warga sekitar berikut fotokopi KTP juga berhasil mereka kumpulkan.  

Namun, pemerintah daerah lagi-lagi mempersulit prosesnya. Pengurusan IMB akhirnya hanya berhenti di tingkat Kecamatan. Di tingkat Kabupaten, proses perizinan kian dipersulit.  

Dalam melihat kasus penutupan gereja di Indonesia, IMB selalu menjadi alasan pemerintah untuk bertindak diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memandang sikap pemerintah itu sebagai tidak memahami aturan hukum di Indonesia.

Dalam siaran persnya (6/3), YLBHI menyebutkan, seharusnya pemerintah memudahkan pengurusan IMB dengan menggunakan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.  

Dalam peraturan itu, Bupati Bekasi harusnya berkewajiban melindungi gereja HKBP Setu beserta segenap jemaatnya, bukan malah menghalang-halangi jemaah untuk beribadah dan menyegel gereja itu.***

Sumber  Foto:
1. http://www.tempo.co
2. http://www.suarapembaruan.com
3. http://www.dakta.com
 

Komentar