Home » Editorial » Kesesatan Perda Anti-Ahmadiyah

Beberapa pemerintah daerah sudah mengeluarkan keputusan untuk melarang jemaat Ahmadiyah melakukan aktivitas keagamaan. Keputusan itu bukan saja tidak adil, tapi juga tidak memiliki landasan hukum.

Kesesatan Perda Anti-Ahmadiyah

Di Surabaya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo awal Maret, bukan saja melarang jemaat Ahmadiyah menyebarkan ajarannya, tapi juga memerintahkan mereka untuk menurunkan papan nama Ahmadiyah dari masjid dan lembaga pendidikan. Jemaat Ahmadiyah juga dilarang salat dan mengaji dengan pengeras suara. Gubernur beralasan, Ahmadiyah harus membersihkan Surabaya dari tanda-tanda kehadiran mereka, karena aktivitas Ahmadiyah dianggap bisa memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Laporan Majalah Tempo, 07 Maret 2011).

Soekarwo sendiri mengaku, ia mengeluarkan keputusan itu karena adanya tuntutan sejumlah organisasi massa Islam di Jawa Timur yang meminta pembubaran Ahmadiyah. Mereka, antara lain, Front Pembela Islam dan Forum Umat Islam. Organisasi ini bahkan mengancam akan turun ke jalan jika Gubernur tak segera bersikap.

Menurut laporan Tempo, ada banyak daerah lain yang mengambil jalan serupa. Setidaknya pelarangan aktivitas Ahmadiyah juga dikeluarkan oleh Walikota Samarinda dan Gubernur Jawa Barat. Walikota Samarinda Syaharie Jaang, misalnya, berargumen bahwa pelarangan itu dikeluarkan “agar peristiwa Cikeusik tak berulang” di daerahnya.

Adalah memprihatinkan bahwa para kepala daerah ini menggunakan tragedi Cikeusik sebagai faktor yang mendorong lahirnya keputusan untuk menyudutkan Ahmadiyah itu. Dalam kasus Cikeusik, jemaat Ahmadiyah adalah korban. Mereka diserbu, mereka diteror, mereka diusir, dan beberapa dari mereka tewas mengenaskan. Kalau sekarang, para kepala daerah itu malah menambah derita jemaat Ahmadiyah dengan melarang mereka beraktivitas, seraya membiarkan organisasi-organisasi garis keras hidup seperti biasa, itu adalah bentuk ketidakadilan yang nyata.

Tambahan lagi, keputusan-keputusan itu sebenarnya tak memiliki landasan hukum. Pertama-tama, adalah jelas peraturan-peraturan itu melanggar Undang-Undang dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama.

Kedua, peraturan daerah itu bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa masalah agama termasuk wewenang pemerintah pusat untuk mengaturnya, bukan wewenang pemerintah daerah.

Ketiga, ada masalah dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah (2008) yang selalu dijadikan rujukan Perda anti-Ahmadiyah. Di satu sisi, ada pandangan bahwa SKB itu tak bisa dijadikan landasan hukum untuk membuat aturan hukum baru, mengingat SKB itu tidak masuk dalam tata urutan sah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tapi kalaupun SKB itu hendak digunakan, sebenarnya tak ada satupun bagian dari SKB tersebut yang dapat memberi justifikasi bagi penghentian aktivitas Ahmadiyah.

SKB itu hanya memerintahkan “seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.”

Tak ada satu pun pasal dalam SKB itu yang menyatakan bahwa pemerintah daerah manapun di Indonesia berhak untuk melarang aktivitas Ahmadiyah dan memerintahkan jemaat aliran tersebut untuk menghilangkan segala bentuk atribut ke-Ahmadiyah-an.

Yang ada dalam SKB justru peringatan dan perintah agar “semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.”

Satu cara konstitusional yang dapat dilakukan tentu saja adalah menantang segenap peraturan itu ke Mahkamah Agung. Ahmadiyah sudah melakukannya. Tapi, terlepas dari itu, rangkaian kejadian ini menunjukkan kesempitan berpikir dan pengetahuan para pemimpin daerah di wilayah-wilayah itu. Atau mungkin juga, itu menunjukkan ketiadaan nyali para petinggi daerah tersebut berhadapan dengan kelompok-kelompok penekan seperti FPI dan FUI. ***

Sumber Foto: http://andreasharsono.blogspot.com

Komentar