Home » Editorial » Berita tentang Pemaksaan Karyawan untuk Mendukung Ahok dan Peran Kivlan Zein
Warga DKI Jakarta antusias mengumpulkan KTP dukungan untuk AHOK. Foto: Kompas.com

Berita tentang Pemaksaan Karyawan untuk Mendukung Ahok dan Peran Kivlan Zein

Oleh Ade Armando*

Pertarungan Pemilihan Gubernur DKI 2017 mungkin akan membawa masyarakat kembali terbelah sebagaimana Pemilihan Presiden 2014.

Hanya saja kalau pada Pilpres 2014 pertarungan terjadi antara dua kubu yang jelas dapat diidentifikasi –yakni antara Jokowi versus Prabowo– saat ini di Jakarta belum jelas siapa yang akan menantang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Namun kesamaannya adalah, sang kandidat terkuat (yakni Jokowi di Pilpres dan Ahok di Pilgub) berusaha dihantam dengan isu SARA. Dan isu ini tampaknya dengan sengaja diangkat karena, baik Jokowi dan Ahok, sulit dikalahkan bila hanya berkutat pada kualitas.

Ini terlihat nyata dalam kasus Ahok. Karena kinerja Ahok tampak memuaskan, para penentangnya seperti ‘all-out’ berusaha untuk menghantam dengan menggunakan isu-isu di luar kualitas kepemimpinannya.

Yang terbaru adalah, menyebarnya isu bahwa ada pengusaha-pengusaha Tionghoa yang memaksa pegawainya memberikan KTP untuk mendukung Ahok. Kalau mereka menolak, para pegawai itu diancam ‘akan diusir ke luar Jakarta’.

Berita ini, antara lain, ditiupkan oleh media online bernama pembawaberita.com. Pada 10 Maret 2016, pembawaberita.com menulis berita dengan judul: ‘Perusahaan Milik Warga Keturunan Paksa Pegawai Kumpul KTP untuk Dukung Ahok’.

Empat hari kemudian, media tersebut kembali menulis berita dengan judul: ‘Atasan Etnis Tionghoa Ancam Pegawai Tidak Isi Formulir Teman Ahok Diusir dari Jakarta’.

Dengan segera, berita itu pun menyebar di media sosial.

Dalam berita tanggal 10 Maret, media online ini memberitakan bahwa beberapa kantor atau pun perusahaan yang dimiliki oleh para warga keturunan memaksa pekerja dan pegawai mereka mengumpulkan KTP untuk diserahkan ke Teman Ahok. Begitu juga dikabarkan bahwa sejumlah Ketua RT memaksa warga untuk mendukung Ahok.

Di berita tanggal 14 Maret bahkan dikabarkan bahwa para karyawan itu diancam, bila tidak mendukung Ahok mereka akan dikeluarkan dari DKI.

Bila benar terjadi pemaksaan semacam itu, tentu ini berita penting yang layak diketahui publik. Bila ada perusahaan yang memaksa karyawannya untuk mendukung Ahok, perusahaan semacam ini layak diperkarakan secara hukum.

Masalahnya, siapa pun yang memiliki pengetahuan jurnalistik akan langsung mencium potensi kebohongan dalam dua berita itu.

Salah satu ciri utama dari berita bohong semacam ini adalah ketiadaan narasumber dan informasi yang dapat diverifikasi. Di berita tanggal 10 Maret, narasumber yang bercerita bahwa dia dipaksa untuk mengumpulkan KTP adalah seseorang yang ‘minta namanya dirahasiakan’.

Lebih jauh lagi, si narasumber itu juga bercerita bahwa beberapa temannya di kantor lain juga mengalami hal yang serupa.

Tentu saja, wajar bila ada narasumber yang khawatir dengan nasibnya. Namun, yang harus menjadikan kita curiga adalah mengapa tidak ada nama perusahaan yang dituduh mengancam karyawannya tersebut. Bila informasi itu benar, tidak ada alasan bagi media untuk tidak memberitakan nama perusahaan tersebut.

Pada berita 14 Maret, media ini memuat berita yang berasal dari Twitter yang menyatakan bahwa pimpinan perusahaan beretnis Tionghoa menyebarkan foto lembaran dari Teman Ahok.

Lebih lanjut, berita itu menyatakan bahwa para pekerja mendapatkan formulir disertai dengan ancaman jika Ahok kembali terpilih maka mereka yang tidak mengisi dan menyerahkan KTP DKI akan dikeluarkan dari DKI.

Dari mana media tahu bahwa si pemilik perusahaan memaksa dan mengancam pekerjanya? Perusahaan apa yang dimaksud? Tidak ada penjelasan di situ. Yang ditulis hanyalah berita bahwa ada seorang pemilik akun Twitter menyebarkan foto formulir Teman Ahok yang berasal dari pimpinan perusahaan.

Berita ini menjadi semakin provokatif karena di bawahnya ada pula pernyataan  dari Sekjen Partai Priboemi, Heikal Safar, yang menyatakan: “Para etnis Tionghoa jangan memprovokasi bawahan mereka, jangan sampai warga masyarakat marah dan balik mengusir mereka dari Jakarta, memangnya mereka pikir Jakarta milik etnis Tionghoa?”

Jelas dua berita ini adalah produk jurnalistik yang buruk dan sangat mungkin dibuat sekadar untuk memprovokasi kemarahan masyarakat terhadap Ahok dan kaum etnis Tionghoa.

Mereka yang mengelola media itu harus malu. Mereka dengan sengaja memecah-belah masyarakat Jakarta hanya karena ketidaksukaan mereka pada Ahok, atau mungkin karena mendukung pihak tertentu yang memiliki ambisi kekuasaan menjadi Gubernur Jakarta.

Media pembawaberita.com ini sendiri masih berusia sangat muda. Kalau ditelusuri berita-beritanya, media ini tampaknya baru mulai beroperasi pada bulan Oktober 2015.

Namun yang lebih penting adalah mengenali siapa yang berada di belakang media ini.

Yang tercantum sebagai pimpinan perusahaan adalah Syahrul Akbar, pengusaha muda di Sumatra Utara yang merupakan tokoh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Dan yang menjadi salah seorang Pembina media itu adalah Kivlan Zein, orang dekat Prabowo yang adalah mantan Kepala Staf Kostrad.

Jadi sangat mungkin kita akan menyaksikan pertarungan penuh propaganda hitam sebagaimana yang terjadi di masa Pilpres 2014, karena para pemainnya datang dari kubu yang sama.[]

*Ade Armando adalah Pemimpin Redaksi Madina Online dan Dosen Komunikasi di FISIP Universitas Indonesia.

Komentar