Home » Editorial » Apakah Al-Qur’an Bukan Kitab Hukum? Menjawab Ade Armando (Bagian-2)

Apakah Al-Qur’an Bukan Kitab Hukum? Menjawab Ade Armando (Bagian-2)

Oleh Fazal-e-Mujeeb

(Tulisan ini adalah adalah tanggapan terhadap tulisan Ade Armando,  ‘Mengapa Kita Sebaiknya Tidak Memandang Al-Quran Sebagai Kitab Hukum’, yang diterbitkan di di www. madinaonline.id 11 April 2016. Tulisan ini merupakan bagian kedua dari tiga tulisan yang  tampil berseri setiap hari).

Poligami

Soal Poligami sering diangkat juga dan digambarkan sebagai lampu hijau untuk melampiaskan hawa nafsu pria. Sewaktu agama Islam muncul di Arab, budaya disana tidak ada pembatasan untuk mempunyai istri. Agama-agama lain saat itu diam terhadap tradisi demikian. Agama Islam-lah yang membatasi tradisi tersebut.  Sebetulnya, ini adalah suatu larangan untuk mempunyai istri tanpa batas.

Kalau begitu, kenapa dibolehkan sampai (maksimal) empat? Selain hikmah

tersendiri, perintah Al Quran, ini bukanlah satu  kewajiban untuk setiap umat Islam dalam setiap keadaan. Melainkan ini berlaku dalam situasi dan kondisi tertentu. Buktinya mayoritas laki-laki Islam sampai sekarang adalah monogamis.

Jika mendalami ayat-ayat poligami di Surah An Nisa, ini membicarakan keberadaan para janda dan pengasuhan anak yatim. Surah ini juga menceritakan peperangan, di mana ribuan perempuan-perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Dalam keadaan seperti ini siapa yang akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka?

Negara hanya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi untuk kebutuhan jasmani, psikologi dan perasaan perlulah sang suami dan ayah sebagai pendamping.  Jika dibiarkan seperti itu keadaan sosial masyarakat akan terganggu. Mantan suami seorang janda yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan Negara dan ketentraman masyarakat perlu mendapat penghargaan. Janda dan anaknya punya hak sepenuhnya diterima dengan cara yang sangat baik dan terhormat. Kondisi seperti yang diatas bisa terjadi kapan pun dan dimana pun. Dalam situasi seperti itu lah Islam memberi solusi poligami. Meskipun ini suatu solusi yang mendatangkan kepahitan di satu pihak tetapi terbaik dalam kondisi diatas.

Sunnah Nabi Muhammad saw mendukung pemahaman ini. Semua wanita yang beliau saw nikahi adalah janda kecuali satu.

Kondisi ini adalah kondisi dalam keadaan darurat. Dalam keadaan biasa tidak ada larangan untuk perempuan dalam Islam, jika dia mau membuat perjanjian dengan calon suami bahwa dia tidak akan menikah(poligami) lagi. Perjanjian ini tidak akan berlawanan dengan ajaran Islam. Karena poligami adalah perizinan bukan suatu kewajiban.

Hak Waris

Hak Waris di dalam Islam untuk laki-laki adalah dua kali lipat dibanding perempuan. Hukum yang bijak dan berdasar keadilan ini selalu disalahartikan sebagai perlakuan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Sebab sistem kekeluargaan yang dibangun oleh Islam kurang dipahami. Dalam sistem ini pihak laki-laki yang diwajibkan untuk memenuhi semua kebutuhan ekonomi(sesuai kemampuan) dalam keluarga. Seandainya istri bekerja pun hal itu bukan kewajiban dia. Laki-laki tidak bisa berharap dari penghasilan istrinya, kecuali atas kerelaannya.

Ini adalah suatu tanggungjawab yang sangat besar dari segi ekonomi. Ini berlaku sepanjang hidup bukan untuk sehari dua hari. Oleh karena itu jika laki-laki diberikan hak warisan lebih banyak dari perempuan bukanlah suatu hal yang tidak adil. Jika keduanya diberikan hak waris yang sama tapi suami ditambah dengan tanggungjawab mencari nafkah keluarga juga maka hal tersebut akan jadi tidak adil terhadap laki-laki.

Terlepas dari hal ini  perempuan mempunyai hak yang sama terhadap laki-laki, “….. Dan perempuan-perempuan mempunyai hak yang sama dengan kewajibannya menurut cara yang layak….” (QS.2: 229)

Suami Memukul Istri

Keberatan lainnya yang ditujukan terhadap ajaran Islam, bahwa Islam mengizinkan suami memukul istri (QS.4:35). Ayat ini sama sekali tidak bicara tentang istri-istri pada umumnya dan pertengkaran rumah tangga yang sepele; seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami.

Bahkan, ini menjelaskan suatu proses penekanan keinginan untuk menggunakan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Ayat ini lebih condong membatasi keinginan KDRT ketimbang mengizinkan, pada istri-istri yang memberontak terhadap suami. Misalnya, selingkuh sama laki-laki lain, atau mencuri (Arti kata ‘Nusyuz’ adalah ‘memberontak’ juga).

Untuk hal-hal besar tersebut pun ayat ini mengajarkan memelihara kemarahan. Dengan suatu proses yang sangat bijak.

Awalnya, memerintahkan kepada suami agar nasihat saja. Untuk nasihat tidak ada batas waktu. Kalau dengan cara ini tidak menghasilkan perubahan baru diperintahkan untuk pisah ranjang (Tahap ini lebih berat di pihak laki-laki daripada perempuan). Seharusnya dengan proses ini, kemarahannya terhadap perbuatan keji yang tadi sudah menurun.

Tetapi kalau masih tidak ada perubahan di pihak istri dalam tingkah lakunya yang tidak senonoh itu, barulah tindakan fisik. Itu pun  begitu lembut, bahwa tidak boleh ada bekas sedikit pun di tubuhnya, apalagi menyentuh wajah.

Ayat berikutnya memerintahkan mencari ‘juru damai’ dari kedua belah pihak keluarga suami dan istri(QS.4 : 36). Ini juga bukti bahwa Islam mengatasi permasalahan besar di rumah tangga dengan cara yang damai dan elegan.

Ayat An Nisa : 35 tidak bisa digunakan untuk kekerasan rumah tangga terhadap istri. Hal ini perlu dipahami dari sudut pandang suri tauladan Yang Mulia Nabi Muhammad saw. Beliau saw bersabda,“Orang yang terbaik diantara kalian adalah yang berlaku baik terhadap para istri”(Tirmizi kitabun Nikah). “Suami yang memukul istri bukanlah orang  terbaik dari para laki-laki”(Abu Daud / Ibnu Kasir).

Sunnah beliau saw sangat mendukung Hadits tersebut. Yang Mulia Nabi Muhammad saw tidak pernah memukul istri-istrinya dengan cara apa pun. Walau pun ada saatnya diamana para istri pernah berbuat beliau saw marah.

Hamba Sahaya

Soal ‘Hamba Sahaya’ sering diangkat juga. Unkapan ‘Maamalakat Aimanukum’, secara umum berarti “perempuan-perempuan berstatus tawanan perang yang tidak ditebus dan berada dalam tahanan serta jatuh ke dalam kuasa orang-orang Islam”. Karena mereka telah ikut secara aktif dalam peperangan yang dilancarkan dengan maksud menghancurkan Islam, maka dengan demikian secara hukum mencabut hak diri mereka sendiri untuk memperoleh kemerdekaan.

Ungkapan, ‘Milk Yamin’ berarti milik penuh yang sah menurut hukum(Kamus Lisan nul Arab).

Menurut Islam, seseorang yang membuat orang lain jadi budaknya, berbuat dosa besar terhadap Tuhan dan terhadap manusia(Bukhari, Kitab Al Bai, dan Dawud seperti dikutip oleh Fath Al Bar).

Al Quran telah meletakkan peraturan yang sangat sehat, untuk menghapuskan perbudakan dengan cepat lagi sempurna, sebagai berikut:

  • Tawanan-tawanan hanya dapat diambil dengan peperangan regular(tetap). Dimana musuh juga melakukan hal yang sama.
  • Mereka tidak boleh ditahan sesudah peperangan berakhir, tetapi Harus dibebaskan sebagai isyarat belas kasih atau tukar menukar tawanan (QS. 47:5). Tetapi orang-orang yang bernasib malang yang tidak bisa memperoleh kemerdekaan, lewat salah satu dari cara-cara itu, atau terpaksa memilih tinggal bersama majikan-majikan mereka yang muslim, dapat menebus kebebasan mereka dengan membuat perjanjian dengan mereka yang disebut ‘mukatabah’ (QS. 24: 34).

Sekarang jika seorang perempuan tawanan dalam peperangan yang sifatnya seperti tersebut diatas dan dengan demikian dia kehilangan kemerdekaannya, serta menjadi ‘Milku Yamin’, lagi pula dia tidak berhasil memperoleh kemerdekaannya dengan jalan pertukaran tawanan perang dan kepentingan pemerintah juga tidak membenarkan kebebasannya yang segera sebagai tanda belas kasih, atau kaumnya atau pun pemerintahannya sendiri tidak menebusnya, lagi pula tidak berupaya membeli (menebus) kemerdekaannya dengan mengadakan ‘mukhatabah’, dan majikannya — demi keselamatan akhlaknya — mengawininya maka bagaimanakah dianggap peraturan ini tercela?

Ada pun tentang mengadakan hubungan intim dengan seorang tawanan wanita atau seorang budak wanita tanpa mengawininya, sekali-kali tidak didukung oleh ayat-ayat Al Quran mana pun.

‘Mamalakat aimanikum’, menurut Al Quran sedikit pun tidak memberi dukungan kepada anggapan bahwa Islam melestarikan pergundikan.

Kecuali ayat (QS. 4: 4), sekurang-kurangnya dalam empat ayat lain perintah itu telah diletakkan dengan kata-kata yang jelas dan tidak samar-samar, bahwa tawanan-tawanan perang wanita hendaknya jangan dibiarkan terus hidup tanpa bersuami (QS. 2 : 202 ; 4 : 4; 4 : 26 ; 24 : 33 ).

Rasulullah saw pun sangat tegas dalam hal ini. Menurut riwayat, beliau pernah bersabda,“Orang-orang yang mempunyai budak perempuan dan mendidik dengan baik serta memeliharanya dengan cara yang patut dan selanjutnya memerdekakan serta mengawininya, bagi dia ada ganjaran dua kali lipat”(Bukhari , Kitab Al-Ilm). Hadist ini berarti bahwa manakala seorang Islam, ingin memperistri seorang budak perempuan, dia hendaknya pertama-tama memerdekakan budak perempuan itu lebih dahulu sebelum mengawininya.

Selanjutnya ayat yang berbunyi, “Dan diharamkan juga bagimu perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali yang dimiliki tangan kananmu”(QS. 4 : 25). Bersama-sama dengan ayat sebelumnya, membahas wanita-wanita muhrim dan diantara mereka ini termasuk wanita-wanita yang bersuami. Tetapi, ayat itu membuat suatu pengecualian, yaitu , perempuan-perempuan bersuami yang ditawan dalam peperangan agama dan mereka memilih tetap bersama orang-orang Islam, dapat dikawini oleh majikan-majikan mereka. Kenyataan bahwa mereka memilih tidak kembali kepada suami lama mereka dianggap sama dengan pembatalan dengan suami mereka yang sebelumnya.

Al Quran dan Rasulullah saw memerintahkan dengan keras sekali pertama-tama harus diberikan kemerdekaan penuh dan kemudian dikawini, sebagaimana Rasulullah saw telah melakukannya.

Kecuali itu, Islam tidak memperkenankan perempuan yang ditawan dalam peperangan kecil untuk diperlakukan sebagai budak-budak perempuan. Izin mengawini budak perempuan tanpa persetujuannya lebih dahulu, berlaku hanya apabila satu bangsa yang bersikap tidak bersahabat berinisiatip melancarkan perang agama terhadap Islam untuk menghancurkan dan memaksa orang-orang Islam meninggalkan agama mereka dibawah ancaman pedang (senjata), dan kemudian memperlakukan tawanan-tawanan mereka — laki-laki maupun perempuan — sebagai budak-budak seperti dilakukan di zaman Rasulullah saw.

Pada masa itu , musuh-musuh membawa wanita-wanita Islam sebagai tawanan dan memperlakukan mereka sebagai budak-budak. Dan mengawini mereka tanpa persetujuan mereka dan dari suami-suaminya.

Perintah Islam hanya tindak balasan dan bersifat kondisional, perintah itu mempunyai tujuan sampingan pula yakni untuk melindungi akhlak tawanan-tawanan perempuan. Keadaan yang demikian itu, saat ini sudah tidak berlaku lagi, sekarang tidak ada lagi peperangan agama dan karenanya tawanan tawanan perang tidak boleh diperlakukan sebagai budak-budak.

Kesimpulannya adalah bahwa perintah ini sangat spesifik dan kondisional. Sama sekali tidak berlaku bagi karyawan(pekerja rumah tangga) perempuan pada umumnya.  (Bersambung)

Ilustrasi: tribunnews.com

Komentar