Home » Bina-Damai » Pilkada Serentak dan Kekhawatiran Politisasi Isu SARA
foto: indonesia.ucanews.com

Pilkada Serentak dan Kekhawatiran Politisasi Isu SARA

Satu hal yang dikhawatirkan banyak pihak menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak adalah potensi maraknya politisasi isu agama dan etnis (SARA).

Kekhawatiran itu berdasar karena dua alasan. Pertama, masih segar dalam ingatan kita politisasi isu SARA secara massif dan sistematis pernah digunakan pada saat pemilihan presiden (pilpres) 2014. Kedua, pilkada serentak dilakukan dalam satu putaran.

Politisasi isu SARA dalam pemilu umumnya digunakan demi kepentingan politik jangka pendek segelintir orang. Kelompok ini tidak peduli menghembuskan isu SARA walaupun itu berdampak luas dan jangka panjang, seperti rasa kebencian dan permusuhan di antara sesama anggota masyarakat yang beragam dari sisi agama dan multi-etnis ini.

Kekhawatiran politisasi isu SARA pernah dikemukan Ketua Umum PBNU yang terpilih kembali, Said Aqil Sirodj.

Dalam diskusi bertajuk “Pancasila Rumah Kita: Perbedaan adalah Rahmat” akhir bulan lalu di kantor PBNU, Said mengimbau agar calon kepala daerah maupun pemuka agama di mana pun agar tidak menggunakan isu agama dalam merebut dukungan politik.

“Jangan jualan agama, baik agama Islam atau agama lainnya di pilkada serentak. Bahaya sekali kalau agama diperjualbelikan,” tandas Said.

Yang juga masygul dengan potensi politisasi isu SARA dalam pilkada serentak adalah lembaga Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUG).

FKUG Sulawesi Tengah (Sulteng), misalnya, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dari pusat hingga daerah, harus tegas menindak para anggota tim sukses yang mengangkat isu-isu SARA dalam materi kampanyenya demi meraih kemenangan. “Ini harus diawasi dengan baik oleh Bawaslu maupun Panwaslu,” kata Piter Barnabas, anggota FKUG Sulteng saat rapat kerja Komite I DPD dengan Gubernur Sulteng, baru-baru ini.

Terlebih, Sulteng telah dinyatakan Kapolri sebagai daerah yang masuk kategori merah atau rawan konflik Pilkada. Karena itu Piter meminta Bawaslu harus mengawasi hal ini dengan cermat.

Karena kekhawatiran itu, masyarakat pun didorong untuk terlibat mengawasi proses Pilkada serentak. Awal bulan ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Laboratory for Social Changes (iLab) meluncurkan satu aplikasi khusus yang bisa diunduh masyarakat di ponsel pintar beserta website-nya, yaitu www.matamassa.org.

Melalui aplikasi ini, selain diminta mengawasi, masyarakat juga diminta melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Laporan yang disampaikan bisa berupa teks, foto, atau video.

“Jika pengunduh aplikasi ini melihat ada pelanggaran Pemilu, seperti berkampanye dengan memainkan isu SARA, maka pengguna dapat langsung mengirimkan teks laporan, memotret, atau merekam kejadian tersebut,” kata Ketua AJI Jakarta, Ahmad Nurhasim saat peluncuran aplikasi matamassa di Jakarta (10/9).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri dikabarkan sudah mempersiapkan empat aspek untuk menghadapi Pilkada serentak dan potensi merebaknya isu SARA. Pertama, aspek hukum. Dalam hal ini, Bawaslu sudah menggodok Peraturan Bawaslu sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan.

Kedua, aspek kelembagaan. Membentuk jajaran pengawas pemilihan. Mulai dari Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS.

Ketiga, aspek personil. Menyiapkan jajaran Bawaslu terkait dengan kelengkapan organisasinya. Mulai dari keberadaan kepala sekretariat, staf sekretariat dan kantor sekretariat untuk masing-masing tingkatan. Terakhir, aspek anggaran.

“Keempat aspek tersebut sudah dikonsultasikan di Komisi II DPR RI yang sekarang juga sedang berjalan,” ujar Muhammad, Ketua Bawaslu, saat diskusi di Badan Litbang Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) akhir Agustus lalu.

Tergantung Politik Lokal

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, melihat isu SARA atau politik identitas bukan isu yang bisa mengemuka dengan sendirinya. Sebab, masyarakat Indonesia sudah lama hidup berdamping-dampingan dengan sesama masyarakat yang berbeda secara identitas, baik agama maupun etnis. Dan perbedaan ini umumnya tidak menjadi penyebab konflik.

Namun, Djayadi mengakui, pemilu bisa menjadi salah satu momen yang membuat identitas-identitas terkait dengan SARA muncul dan pemicu konflik. Karena, pada momen pemilu proses politisasi isu agama dan etnis, khususnya, sangat intens.

“Isu SARA mencuat bila pembelahan SARA bisa sangat signifikan memberikan dampak kemenangan pada salah satu kandidat atau peserta pemilu. Dan itu umumnya bila jumlah peserta pemilu sangat sedikit, head to head dan dari sisi SARA berbeda,” kata dosen Universitas Paramadina itu pada Madina Online di kantor SMRC, Jumat (11/9).

Tapi, Djayadi mengingatkan bahwa isu SARA tidak serta-merta mencuat terjadi bila hanya karena faktor dua pasangan kandidat.

Dalam situasi di mana salah satu pasangan kandidat sudah unggul sangat jauh dari sisi elektabilitas dibandingkan pasangan kandidat yang lain, isu SARA umumnya tidak muncul. Kalaupun muncul, itu tidak berpengaruh. Apalagi menggerakkan masyarakat untuk ramai-ramai tidak memilih calon yang sudah unggul sangat jauh itu.

Lalu, kapan isu SARA umumnya ‘efektif’ digunakan?

Menurut Djayadi, isu SARA umumnya digunakan jika dua pasangan kandidat itu masih bersaing ketat dalam mencari dukungan publik. Dalam situasi seperti ini, yang muncul tidak hanya kampanye negatif yang menyerang track record dan pribadi kandidat, termasuk juga keluarganya, tapi juga kampanye hitam. Dalam kampanye hitam, isu SARA digunakan sedemikian rupa untuk menciptakan kebencian di tengah masyarakat oleh satu kandidat tertentu kepada saingannya.

Memang ada daerah tertentu yang dikhawatirkan isu SARA muncul di sana. Misalnya, satu daerah di mana terdapat dua agama atau etnis yang punya kekuatan berimbang, seperti di Kalimantan Tengah (Kalteng). Namun, tambah Djayadi, kekuatan politik di sana punya cara untuk meredam isu SARA.

“Dalam satu pasangan kandidat itu ada kombinasi dari agama dan etnis yang kuat tadi. Kepala daerahnya, misalnya, dari kalangan Muslim. Lalu, wakilnya dari kalangan Kristen. Bisa juga sebaliknya. Dengan begitu, isu SARA justru tidak muncul,” papar Djayadi.

“Jadi, muncul-tidaknya isu SARA itu sangat bergantung pada dinamika politik lokal dan bagaimana masyarakat setempat selama ini mengelola keberagaman dari sisi SARA”.

Djayadi juga menekankan perhatian aparat dalam mengantisipasi isu SARA yang mungkin akan muncul. Djayadi berharap aparat harus punya peta daerah mana yang berpotensi isu SARA mengemuka. Terlebih pasangan kandidat peserta pilkada sudah ditetapkan KPU.[]

Irwan Amrizal

Komentar