Home » Bina-Damai » Pemerintah, Ulama, dan Masyarakat Bersama Padamkan Api Tolikara

Pemerintah, Ulama, dan Masyarakat Bersama Padamkan Api Tolikara

Oleh Ade Armando*

Mudah-mudahan ini bukan kesimpulan yang terlalu terburu-buru: tampaknya kerusuhan berbasis agama di Tolikara, Papua, tidak menimbulkan reaksi berantai yang bisa menimbulkan konflik agama dan perpecahan bangsa lebih luas. Upaya untuk memanfaatkan kasus Tolikara
untuk kepentingan sempit jelas terlihat. Namun upaya itu gagal. Indonesia selamat.

Yang berjasa dalam peredaman ini ada banyak pihak: ada pemerintah yang responsif, aparat keamanan yang bertindak tegas, masyarakat sipil yang menyuarakan perdamaian, tokoh dan organisasi agama yang segera meminta umat menahan diri, aktivis yang mengecam para tokoh radikal, dan media massa yang mempublikasikan informasi yang pro perdamaian.

Tragedi Tolikara terjadi tepat di hari raya Idul Fitri, 17 Juli 2015. Umat Islam yang sedang melaksanakan shalat bersama di lapangan di luar Koramil didatangi massa dari Gereja Injil di Indonesia (GIDI) yang meminta agar shalat dipindahkan ke dalam masjid dan tidak menggunakan pengeras suara.

Massa menganggap umat Islam mengabaikan instruksi yang dikeluarkan pimpinan GIDI Tolikara sepekan sebelumnya yang meminta agar umat Islam tidak melakukan ibadah Idul Fitri secara terbuka, karena pada saat yang sama sedang berlangsung seminar internasional dan Kebaktian Kebangunan Rohani pemuda GIDI di Tolikara. Jarak antara tempat shalat dan tempat dilangsungkannya seminar hanya sekitar 250 meter.

Karena permintaan itu tidak dituruti, massa GIDI marah dan mulai melempar batu ke arah  jamaah shalat tepat pada saat takbir pertama dikumandangkan. Dalam suasana yang kacau, aparat keamanan turun tangan dan melakukan tembakan peringatan. Jumlah pemrotes membesar dan mereka mengalihkan kemarahan dengan membakar kios-kios di pasar tempat para pedagang  muslim pendatang biasa berusaha. Selain ratusan kios, sebuah mushalla pasar juga terbakar habis. Tembakan yang dilepaskan aparat keamanan melukai setidaknya 12 pengunjukrasa. Satu di antaranya dikabarkan tewas.

Peristiwa ini tentu membangkitkan kekuatiran tentang efek berantai yang mungkin ditimbulkan. Enam belas tahun lalu, kerusuhan Ambon juga dimulai oleh insiden kecil antar pemuda Kristen dan Islam yang kemudian membakar kemarahan kedua kelompok sehingga berlangsung perang agama yang memakan nyawa ribuan orang. Begitu juga tragedi Poso di tahun 2000.

Yang paling dikhawatirkan tentu adalah bila ada pihak yang merasa harus membalas dendam atau menganggap kasus Tolikara sebagai bukti ancaman berbasis agama.

Upaya untuk memprovokasi kemarahan bukannya tidak terjadi. Panglima tertinggi Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, menyatakan bahwa bila mereka yang bertanggungjawab atas kerusuhan di Tolikara –termasuk petinggi GIDI dan misionaris asing– tidak ditangkap dalam dua hari, FPI akan berjihad ke Papua. “Hutang nyawa dibayar nyawa,” katanya (17/7). (Baca: Mengapa Rizieq Shihab Menyerukan Jihad ke Papua?)

Pada 20 Juli, terjadi upaya pembakaran pintu Gereja Kristen Jawa, Kabupaten Purworejo. Pembakaran berhasil digagalkan karena cepat diketahui warga ketika api masih menyala kecil.
Pada hari yang sama, empat pemuda berusaha membakar Gereja Baptis Indonesia, Yogyakarta. Aksi biadab ini juga berhasil digagalkan karena penduduk setempat segera turun tangan memadamkan api yang sudah mulai membesar. Media memberitakan, sebagian besar warga yang memadamkan beragama Islam.

Di Sulawesi Utara juga terjadi ketegangan. Ini bermula dengan ditemukannya kepala babi yang ditancapkan serta isi perut babi yang berhamburan di lokasi pembangunan masjid Bitung, Sulawesi Utara. Sempat tersiar kabar ada ketegangan antar kelompok pemuda Islam dan Kristen. Namun situasi dengan segera terkendali karena kesigapan aparat keamanan. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara juga segera mengeluarkan pernyataan yang menyejukkan.

Kini, masa kritis tampaknya sudah lewat. Para tokoh dan organisasi yang biasa menyebarkan kebencian sudah tak lagi bersuara. Nada kemarahan dalam keramaian kicauan di media sosial juga sudah mereda. Kalaupun Tolikara masih disebut di media, konteksnya lebih ke arah mencegah hal serupa berlangsung di masa depan dan pencarian aktor intelektual –kalau ada.

Ada sejumlah faktor dan pihak yang berperan penting dalam mencegah penyebaran api Tolikara.

Pertama, tentu saja harus dicatat tidak ada korban jiwa dari kalangan umat Islam yang sedang melakukan Shalat Ied. Yang terjadi justru pihak aparat keamanan melepaskan tembakan ke gerombolan penyerang yang menewaskan satu orang dan belasan lain luka-luka.

Yang menarik, sebagaimana dikutip media online kabar24.com, Kepolisian RI menyatakan penembakan yang dilakukan aparat keamanan pada saat insiden kekerasan itu merupakan bentuk perlindungan terhadap kebebasan beragama.

“Saya jelaskan di negara ini tidak boleh ada kegiatan ibadah dilarang, karena dijamin konstitusi dan perjanjian HAM,” kata Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti.

Badrodin menuturkan, aparat kepolisian saat itu merasa harus bertindak tegas karena para pemrotes jumlahnya semakin banyak dan makin tidak terkendali dengan melempar batu sehingga mereka harus bertindak tegas. “Maka dilakukan penembakan. Penembakan yang dilakukan aparat kepolisian itu wujud dari upaya negara untuk menjamin konstitusi harus tegak,” katanya.

“Jadi ada 12 korban tertembak, tapi itu risiko mereka karena melanggar konstitusi dan HAM,” katanya. Badrodin mengungkapkan, penembakan dilakukan sesuai prosedur.

Dengan demikian, aparat kepolisian berperan besar dalam melindungi umat Islam dari serangan lawan. Dengan kata lain, umat Islam tidak dizalimi.

Kedua, bagi umat Kristen, apa yang dilakukan GIDI dan pemerintah Tolikara sendiri tidak mengundang simpati. Akibat tragedi Idul Fitri tersebut, sekarang terungkap bahwa di Tolikara memang ada peraturan yang diskriminatif. Namun yang diingkari haknya untuk tumbuh bukan saja kelompok muslim, namun juga kelompok-kelompok Kristen di luar denominasi Gereja Injil di Indonesia (GIDI).

Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, mengakui memang ada peraturan daerah (Perda) yang menyatakan hanya kelompok GIDI yang boleh membangun tempat ibadah di wilayah Kabupaten Tolikara, Papua. Perda tersebut sudah disahkan oleh DPRD sejak tahun 2013. Dengan peraturan itu, masjid ataupun gereja non-GIDI tidak bisa berdiri di Tolikara.

Apalagi pelarangan shalat Idul Fitri itu terasa mengada-ada. Misalnya saja, GIDI bukan saja melarang pelaksanaan shalat Idul Fitri, namun juga melarang kaum muslimat mengenakan jilbab.

Ketiga, kondisi Tolikara itu sendiri ternyata jauh lebih rumit dari yang diperkirakan. Daerah itu ternyata mengandung ketegangan politik tinggi. Kini terungkap bahwa Bupati Tolikara diduga terlibat korupsi Rp 535 miliar. Sang Bupati itu sendiri berseteru dengan para kepala kampung di daerahnya. Apalagi setelah diketahui bahwa sang Bupati sendiri adalah Ketua Pelaksana Seminar dan KKR Pemuda GIDI, semakin besar kecurigaan bahwa ada peran kepentingan sang Bupati dalam tragedi Tolikara.

Keempat, pemerintah menunjukkan komitmen yang jelas dalam hal membela kepentingan umat Islam. Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, dan Menteri Agama mengeluarkan pernyataan yang membawa semangat penegakan hukum, perdamaian dan perlindungan. Ini penting mengingat selama ini pemerintah Joko Widodo kerap digambarkan sebagai boneka kekuatan anti-Islam.

Selain menyatakan akan menindak tegas para pelaku penyerangan, pemerintah juga segera mengucurkan bantuan. Pada 21 Juli, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan masjid dan kios yang terbakar akibat tindak kerusuhan di Tolikara. Peletakan batu pertama itu dilakukan di kantor Koramil di Tolikara bersama tokoh agama Islam dan Kristen, Pangdam serta Bupati.

Para korban kerusuhan ditampung di rumah sakit Jayapura dan seluruh biaya pengobatannya ditanggung Pemda.

Pemerintah juga tampak tegas bersikap soal kebijakan pemerintah setempat yang bersikap diskriminatif terhadap umat Islam. Mendagri menyatakan pemerintah akan meninjau kembali peraturan daerah yang melarang umat Muslim untuk melaksanakan shalat Idul Fitri, menggunakan jilbab, dan membangun rumah ibadah.

Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Dirjen Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo bahkan menyatakan Perda itu seharusnya tidak bisa dijalankan karena belum mendapat persetujuan Mendagri.

“Kalau ada kondisi eksklusivitas di sini itu bisa menimbulkan resistensi dari agama-agama lain. Jadi mohon Pemda dan legislatif bisa kembali membahas Perda itu. Karena kan belum disahkan Mendagri juga,” katanya, sebagaimana dikutip media online viva.co.id.

Sikap simpatik lain ditunjukkan Ditjen Bimas Kristen Kementrian Agama RI, Oditha R Hutabarat yang menyesalkan peristiwa Tolikara. Mewakili pemerintah ia juga mengucapkan permintan maaf.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa juga berkunjung ke Papua dan menjanjikan pembangunan 68 kios yang terbakar di pusat perdagangan baru di dekat kantor Bupati. “Saya pastikan 68 pemilik kios harus mendapatkan kembali kiosnya di sana. Dan untuk pengamanan ada pos jaga yang akan diisi 6-7 sekuriti,” kata Khofifah.

Yang menarik, Khofifah juga menegaskan bahwa pusat perdagangan baru itu nantinya akan diisi bukan hanya oleh para pendatang beragama Islam, namun juga penduduk Papua beragama non-Islam. “Jangan ada kesan kios milik Muslim dibakar non-Muslim. Jangan jadi homogenitas kepemilikan,” tutup Khofifah.

Kelima, para pemuka agama mengeluarkan himbauan agar umat Islam menahan diri. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, meminta umat Islam mengutamakan dialog dan upaya hukum. “Kepada umat Islam dipesankan agar mampu menahan diri, tidak perlu membalas, tunjukkan bahwa kita adalah umat yang toleran,” ujarnya, sebagaimana dikutip Republika.

Begitu pula Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud meminta agar umat Islam dapat mengendalikan diri, tak mudah terprovokasi rumor, dan mementingkan pendekatan dialogis. “Bagi umat Islam, jangan terpancing berbuat hal-hal yang akan berubah menjadi buruk. Tetap menjaga ketertiban. Jangan sampai terpancing agar tidak menjadi lebih buruk dan lebih besar,” tuturnya pada Republika.

Inisiatif masyarakat sipil pun terdengar. Salah satu komedian-pemandu talkshow-aktor yang sangat populer di kalangan muda kota, Pandji Pragiwaksono menggalang dana bantuan untuk membangun kembali Masjid Tolikara. Hanya dalam dua hari, dana yang terkumpul mencapai hampir Rp 290 juta. Dana yang terkumpul disalurkan melalui Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) cabang Jayawijaya, Papua.

Kombinasi dari berbagai faktor tersebut, ditambah pula dengan peran media massa, berhasil memadamkan api kemarahan yang tampaknya semula sempat berpotensi membesar.

Bagaimana pun, kasus Tolikara menunjukkan bahwa upaya untuk memanfaatkan agama untuk menciptakan konflik yang melibatkan masyarakat lebih luas sangat mungkin berulang di masa datang.

Dan sangat mungkin itu dilakukan sekadar untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi atau bahkan menurunkannya dari kursi kepresidenan. Isu agama bisa menjadi sebuah jalan masuk yang strategis karena adanya pencitraan tentang Jokowi sebagai presiden yang tidak Islami.

Kali ini pemerintah dan masyarakat sipil bersama-sama melakukan langkah-langkah tepat untuk menghadapinya. Mudah-mudahan di masa depan, kekompakan ini bisa dijaga.[]

*Ade Armando adalah Pemimpin Redaksi Madina Onlina dan Dosen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia

Komentar