Home » Bina-Damai » Menteri Djoko Suyanto: Pemerintah Tidak Akan Melarang Kepercayaan Orang

Di tengah ketidakjelasan sikap pemerintah tentang Ahmadiyah, Koran Tempo (7/3) memuat pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Menurutnya, sikap pemerintah sudah jelas, sebuah kepercayaan tidak bisa dilarang. “Bagaimana pun, kita tidak boleh membekukan atau melarang kepercayaan orang,” katanya.

Menteri Djoko Suyanto: Pemerintah Tidak Akan Melarang Kepercayaan Orang

Ia juga menyatakan bahwa peraturan-peraturan daerah soal pelarangan aktivitas Ahmadiyah harus mengacu pada dua landasan, yakni Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Pasal 29 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri soal Ahmadiyah. “(Dua aturan) itu harus menjadi dasar peraturan daerah,” ujarnya.

Pasal 28 UUD 1945 mengatur soal warga negara dan penduduk. Dalam pasal 28 E butir pertama dinyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Butir kedua menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
 
Adapun pasal 29 mengatur soal agama yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” (butir 2).

Karena itu, menurut Koran Tempo, Djoko telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk mengevaluasi peraturan-peraturan daerah yang dinilai tak sesuai dengan dua landasan tersebut. Mendagri, kata Djoko, sudah tentu akan memperhatikan aturan-aturan di daerah yang melarang aktivitas Ahmadiyah. “Karena daerah tidak bisa bikin aturan sendiri tanpa memperhatikan acuan itu,” kata dia.

Djoko juga mengecam kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan dalam menghadapi Ahmadiyah. Menurutnya, silahkan saja jika ada pihak-pihak yang tidak senang dengan keberadaan Ahmadiyah. “Tetapi ketidaksenangan itu tidak boleh lantas digunakan untuk menghakimi orang lain, menganiaya orang lain, atau membunuh,” ujarnya.

Pernyataan Djoko ini menjadi penting mengingat dalam beberapa waktu terakhir ini, sejumlah pemerintah Daerah berinisiatif mengeluarkan Perda yang intinya berisikan pelarangan Ahmadiyah. ***

Sumber Foto: siaganews.com

Komentar