Home » Bina-Damai » Di Kota Tual, Muslim dan Kristen Bangun Masjid Bersama-sama
Suasana kerjasama umat Muslim dan Kristiani dalam pembangunan Masjid Raya Al-Huriyah, Tual, Maluku.

Di Kota Tual, Muslim dan Kristen Bangun Masjid Bersama-sama

Oleh Irwan Amrizal.

Belakangan ini di berbagai daerah, pembangunan rumah ibadah seringkali berujung sengketa. Hak kaum minoritas di satu daerah untuk memiliki rumah ibadah kerap dihambat, bahkan dirampas. Di sisi lain, kelompok yang mengklaim mewakili mayoritas melakukan pelanggaran terkait pembangunan rumah ibadah tetap berkeliaran, tanpa ada tindakan hukum yang serius.

Secara umum, sejumlah kasus sengketa pembangunan rumah ibadah yang mengemuka itu menyasar pada gereja dan masjid. Di Indonesia bagian barat, misalnya, Kristen adalah minoritas. Tak heran bila di wilayah ini kasus-kasus sengketa pembangunan gereja kerap ditemukan. Sebaliknya, di Indonesia sebelah timur, wilayah minoritas Muslim, sengketa pembangunan masjid mudah ditemukan.

Ada beberapa kasus sengketa pembangunan gereja yang terekam dan masih mangkrak. Dua kasus yang yang terus dibicarakan dan belum terselesaikan adalah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin (baca: “Wali Kota Bogor Harus Menjalankan Perintah MA Mengizinkan Pembangunan Gereja Yasmin!”) dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia Bekasi (baca: Sudah 13 Tahun Hak Jemaat HKBP Bekasi untuk Mendirikan Gereja Diingkari). Yang terbaru adalah kasus sengketa pembangunan Gereja Santa Clara Bekasi.

Meski tiga gereja itu dipersoalkan dan dihalang-halangi pembangunannya, tapi tidak disertai dengan aksi kekerasan. Itu berbanding 180 derajat dengan kasus sengketa kehadiran gereja di Aceh Singkil yang berakhir dengan pembakaran oleh massa intoleran (baca: Penyerangan Gereja di Aceh adalah Tindak Biadab dan Pengecut. Titik!).

Adapun kasus sengketa yang menyasar masjid yang terekam dan diberitakan adalah pembangunan Masjid Asy-Syuhada di Kota Bitung, Sulawesi Utara (baca: Setelah Gereja Dibakar di Aceh, Kini Masjid Dilarang di Bitung). Masuk dalam kelompok ini juga adalah kasus pembakaran masjid di Tolikara, Papua, yang merupakan buntut dari aksi kekerasan berbasis agama (baca: Kepicikan Beragama Kembali Makan Korban, Kali ini di Papua).

Belajar dari Kota Tual

Dari sejumlah kasus sengketa pembangunan rumah ibadah di atas, ada kasus pembangunan rumah ibadah yang menyisakan cerita tentang persaudaraan dan harmoni antarumat beragama. Kasus itu adalah pembangunan (renovasi) Masjid Raya Al-Huriyah Kota Tual, Maluku, yang dibangun bersama-sama antara umat Islam dan umat Kristen.

Masjid Raya Al-Huriyah adalah satu masjid terpenting di jantung Kota Tual. Saat pecah konflik berbasis agama di Maluku pada 1999, masjid ini pernah dijadikan tempat pengungsian dan posko kesehatan. Saat ini Masjid Raya Al-Huriyah rencananya dibangun menjadi tiga lantai.

Kisah positif dari kota yang memiliki posisi strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan rempah-rempah dalam sejarah Maluku itu menjadi viral di sosial media dan dirayakan netizen. Para netizen tampak berharap kisah positif itu menular ke berbagai daerah lainnya.

Kisah itu diketahui para pengguna sosial media dan menjadi viral berkat posting-an salah satu warga Kota Tual, Ridwan Fadirubun, di Facebook. Dalam posting-nya, pria yang mengaku bekerja di Inspektorat Kota Tual itu mengunggah enam foto yang memperlihatkan masyarakat Kota Tual bahu-membahu dan bekerjasama dalam pembangunan masjid.

“Seluruh masyakat Kota Tual, baik Islam maupun Kristen, hari ini melakukan pengecoran Masjid Raya Kota Tual,” tulis Ridwan, dalam keterangan fotonya. Sampai Jumat (8/4), posting tertanggal 27 Februari itu telah disukai 17 pengguna Facebook dan telah dibagikan 568 kali.

Belakangan, foto yang Ridwan sebar itu di-posting ulang fan page Facebook atas nama ‘Maluku Satu Darah’. Re-posting tertanggal 3 Maret itu telah disukai 3 ribu lebih penggunan Facebook, dikomentari 179 kali, dan telah dibagikan 1676 kali.

Posting-an ulang Maluku Satu Darah itu menuai banyak tanggapan. Umumnya posting-an itu ditanggapi dengan komentar-komentar positif serta harapan bagi kehidupan yang penuh persaudaraan dan perdamaian di Tanah Maluku.

Di antaranya: “Buat bangga jadi orang Maluku. Maluku bisa jadi contoh bagi daerah lain.”

“Budaya ini sudah mendarahdaging di Maluku. Biar dijaga dan dibela terus. Itulah persaudaraan”.

“Musuh kita bukan Kristen. Musuh kita bukan Islam. Tapi musuh kita adalah kebodohan. Karena kebodohan kita gampang diadu domba. Damai itu indah.”

Tren di sosial media itu ditangkap satumaluku.com. Laman berita lokal itu memuat satu berita terkait pembangunan Masjid Raya Al-Huriyah. Dalam pemberitaannya, satumaluku.com menelusuri sejumlah akun Facebook yang kali pertama mem-posting peristiwa toleransi dan gotong royong itu hingga menjadi popular di sosial media.

Menurut satumaluku.com, selain akun atas nama Ridwan Fadirubun, ada tiga akun Facebook lainnya yang membantu mempopularkannya. Yaitu akun Facebook atas nama Endang K Rumuar Madamar (27/2), Noviana Stevani Seran (3/3), dan Embal Emilio Evav.

Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Kota Tual sekaligus Walikota Tual, Muhammad Mahmud Tamher menyatakan persekutuan antarumat beragama di Kota Tual sangat erat. Tidak hanya dalam pembangunan masjid, pembangunan gereja dan prasarana agama lainnya pun selalu dikerjakan masyarakat secara bersama-sama. (http://satumaluku.com/2016/03/04/luar-biasa-samua-orang-sudara-bangun-masjid-raya-kota-tual/)

Foto-foto yang diunggah Ridwan Fadirubun di Facebook itu diunggah ulang di Twitter. Yang mengunggahnya adalah akun @FerryMaitimu (3/3).

“Hari ini di Kota Tual, Maluku Tenggara. Warga Muslim & Kristen bergotong royong membangun Masjid raya kota Tual.” cuit pendeta asal Maluku itu sambil mengunggah foto-foto itu dan ditutup dengan emoji senyuman.

Lagi-lagi peristiwa yang dicuit itu menjadi pembicaraan di Twitter. Tercatat cuitan itu telah dicuit ulang 819 kali dan disukai 278 kali. Itu belum termasuk yang me-reply dan men-quote cuitan tersebut.

Sehari setelah postingan @FerryMaitimu itu, singindo.com membuat berita pendeknya. Berita itu di-share cukup banyak pengguna Facebook. Salah satunya adalah pengguna Facebook atas nama Nursyahbani Katjasungkana, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

“Inilah sebuah gambaran kecil dari Indonesia yang kita impikan: gotong royong tanpa memandang agama, ras dan suku. Para pelaksana program revolusi mental mesti belajar dari mereka ini dan mengembangkannya menjadi karakter dan identitas nasional kita,” tulis pengacara mantan Pimpinan KPK Bambang Wijoyanto itu sambil melampirkan berita dari singindo.com itu.

Modal Kultural

Tokoh Perdamaian Maluku Abidin Wakano menyatakan tradisi membangun rumah ibadah secara bersama-sama bukan hal yang asing bagi masyarakat Maluku. Ketika umat Islam di Maluku sedang membangun masjid, misalnya, sudah otomatis umat Kristen, baik Protestan maupun Katolik, akan ikut membantu. Demikian juga sebaliknya.

Dalam masyarakat Maluku, lanjut Abidin, dikenal apa yang disebut pela dan gandong. Pela adalah ikatan yang dibangun oleh dua negeri/desa atau lebih karena punya pengalaman senasib di masa lalu, entah karena didera bencana, perang, atau krisis. Pada saat itu, satu negeri/desa yang melihat negeri/desa lain tengah mendapat musibah memberikan bantuan. Setelah itu, terjalinlah ikatan di antara mereka untuk saling membantu dan saling melindungi di masa mendatang.

Sedangkan gandong adalah ikatan dua negeri/desa atau lebih karena faktor geneologis atau memiliki hubungan darah. Karena itu, ketika satu negeri/desa mengalami musibah atau sedang menggelar hajatan, maka masyarakat dari negeri/desa lain yang masuk dalam ikatan itu punya kewajiban terlibat untuk membantu.

“Inilah modal sosial-kultural yang unik yang dimiliki masyarakat Maluku,” urai Wakil Ketua MUI Maluku itu kepada Madina Online pada Selasa (5/4) via telepon.

Kontribusi negeri/desa lain dalam pembangunan rumah ibadah di satu negeri/desa itu mencakup tenaga dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Di Maluku umumnya masjid itu disanggah oleh empat pilar yang merepresentasikan empat sahabat utama Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Pilar-pilar itu disediakan dan dipasang oleh negeri/desa lain. Atau negeri/desa lain yang membangun tempat mengambil wudhu. Singkatnya, negeri/desa lain dipersilahkan membangun bagian masjid yang mereka bisa.

“Negeri/desa lain tidak perlu diundang untuk membantu dalam kegiatan itu karena sudah menjadi kewajiban mereka. Mereka hanya dikabari bahwa kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal sekian. Kalau mereka diundang, itu artinya mereka orang lain yang tidak terikat hubungan tadi,” ujar doktor dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, itu.

Di Maluku juga ada budaya yang dikenal sebagai masohi. Masohi adalah tolong-menolong untuk kepentingan satu orang atau satu kelompok. Jika negeri/desa lain yang membantu dalam pembangunan masjid karena sesama Muslim, maka itu disebut masohi. Selain masohi, juga dikenal apa yang disebut badati. Badati itu tolong-menolong untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan lintas-agama dan kepentingan lintas-negeri/desa.

Itulah kekuatan-kekuatan kohesif yang dimiliki masyarakat Maluku yang dalam bahasa nasionalnya disebut gotong-royong. Tapi gotong royong dalam budaya masohi dan badati itu tidak hanya berupa tenaga, tapi juga bahan-bahan yang dibutuhkan untuk satu kegiatan tertentu.

Lebih jauh Wakil Ketua Tanfidz NU Wilayah Maluku itu menerangkan bahwa Masjid Al-Huriyah bukanlah satu-satunya rumah ibadah yang dibangun secara bersama-sama, lintas agama dan lintas negeri/desa. Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon, misalnya, yang dimulai pembangunannya pada Mei 1963 itu dibangun secara bersama-sama. Begitu juga Gereja Pusat Maranatha.

“Hampir semua masjid dan gereja yang dibangun itu ada kontribusi dari umat agama lain. Karena itu, sangat lazim ditemukan umat Kristen Maluku merasa bahwa semua masjid yang dibangun itu adalah miliknya juga. Demikian juga umat Muslim merasa bahwa semua gereja yang berdiri di Maluku adalah bagian dari kekayaannya,” ungkapnya.

Karena modal kultural itu, Abidin tidak pernah menemukan kasus sengketa rumah ibadah di Maluku seperti yang lazim ditemukan belakangan ini di berbagai daerah di Indonesia. Meski begitu, ada perubahan sosial, khususnya di kota-kota besar di Maluku yang dalam beberapa tahun terakhir membuatnya resah.

Menurutnya, di kota-kota besar di Maluku berdiri perumahan-perumahan yang dihuni para migran dari daerah lain. Untuk keperluan ibadah di lingkungan perumahan itu, para migran membangun rumah ibadah. Masalahnya, para migran tidak mengindahkan budaya masyarakat Maluku yang disebut di atas. Mungkin karena tidak tahu kultur masyarakat Maluku, para migran itu membangun masjid atau gereja tanpa melibatkan masyarakat sekitar.

Bagi Abidin, fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Maluku. Tapi itu bisa disiasati dengan melakukan revitalisasi kearifan lokal melalui kurikulum di sekolah dengan mengintegrasikan nilai lokal ke dalamnya dan berbagai kegiatan lain. Dengan demikian, para migran diharapkan bisa mengetahui dan menghormati nilai-nilai di Tanah Maluku agar tidak terjadi gesekan yang tidak perlu.

Lalu, bagaimana memosisikan modal kultural masyarakat Maluku itu di hadapan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006? Apalagi peraturan itu seringkali dijadikan dalih untuk menghambat kelompok minoritas membangun rumah ibadah karena mensyaratkan adanya dukungan masyarakat setempat, paling sedikit 60 orang, yang disahkan pimpinan desa setempat.

Abidin mengaku saat ia masih menempuh studi di Jogjakarta, ia termasuk pihak yang sangat menolak regulasi itu. Menurutnya, peraturan yang diberlakukan secara umum itu akan merusak tatanan dan nilai lokal yang sudah ada terkait pembangunan atau keberadaan rumah ibadah. Alih-alih membuat peraturan baru, pemerintah pusat seharusnya mendorong etika sosial yang dimiliki masyarakat agar dikedepankan dalam soal pembangunan rumah ibadah.

Direktur Ambon Reconciliation and Mediation (ARMC) IAIN Ambon itu menegaskan bahwa pada dasarnya masyarakat Maluku tidak membutuhkan peraturan itu sebagai acuan dalam pembangunan rumah ibadah seperti masjid dan gereja. Karena di dalam masyarakat Maluku ada kesepakatan-kesepakatan informal yang dipegang. Yang dikhawatirkan jika suatu waktu masyarakat Maluku menjadikan peraturan itu sebagai acuan, maka dampaknya masjid-masjid dan gereja-gereja yang berdiri di Maluku tidak lagi menjadi milik bersama.

Untuk menyiasati kehadiran peraturan itu dalam konteks Maluku, di berbagai kesempatan Abidin menyatakan bahwa peraturan itu diberlakukan hanya untuk hal-hal yang bersifat kasuistis. Umpamanya, jika ada masalah di tengah masyarakat terkait pembangunan rumah ibadah, maka peraturan itu bisa diberlakukan. Tapi inisiatif-inisiatif masyarakat berbasis kearifan lokal tetap harus didorong.

Terkait hal ini, Abidin memberikan ilustrasi yang menarik ketika Maluku masih didera konflik berbasis agama pada 1999. Di saat konflik belum berakhir yang ditandai dengan belum adanya perjanjian perdamaian, masyarakat Maluku-Kristen menuntut satu hal kepada pemerintah setempat. Yaitu agar dibangunkan masjid bagi saudara-saudara mereka yang Muslim. Tuntutan yang sama juga dilayangkan masyarakat Maluku-Muslim agar dibangungkan gereja.

“Jadi, bahkan dalam situasi konflik pun, masyarakat Maluku itu tidak alergi dengan kehadiran rumah ibadah saudaranya yang berbeda agama,” ungkap dosen tamu pada program Pascasarjana Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) itu.

Abidin menyakini daerah lain di Indonesia memiliki modal kultural serupa yang perlu didorong agar rencana pembangunan rumah ibadah tidak menyisakan sengketa dan konflik yang berlarut-larut. Meski begitu, Abidin mengundang para pemangku kepentingan di berbagai daerah untuk datang dan mempelajari modal kultural masyarakat Maluku itu untuk diadopsi di daerahnya dan disesuaikan dengan nilai lokal setempat. Terlebih saat ini Maluku telah menjadi laboratorium bagi kerukunan umat beragama.[]

 

Komentar