Home » Bina-Damai » Bupati Semarang Izinkan Natal di Alun-alun

Kebijakan Bupati Semarang Mundjirin layak diapresiasi. Ia mengizinkan perayaan Misa Natal di alun-alun Mini, Semarang, 24 Desember lalu, di tengah semakin menguatnya sikap intoleransi yang diperlihatkan banyak kepala daerah.

Bupati Semarang Izinkan Natal di Alun-alun

Menurut Mundjirin, izin Misa Natal di Alun-alun Mini punya landasan hukum, yakni Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang pedoman izin penggunaan lapangan di Kabupaten Semarang. Ia menegaskan bahwa lapangan itu fasilitas publik. Kegunaannya untuk kegiatan keagamaan, ormas, dan pedagang kaki lima.

Namun langkah Bupati Semarang yang pro-keberagaman itu malah menuai kecaman dari Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah. Mereka menolak halaman Masjid Agung Alun-alun Kabupaten Semarang dijadikan tempat Misa Natal. Bahkan, FPI berencana menggelar istighasah di lokasi yang sama sebagai aksi tandingan. Mereka akan mengerahkan ribuan massa ke alun-alun tersebut.

Mundjirin menjelaskan lapangan tempat dilaksanakannya Misa Natal bukan di halaman Masjid Agung Alun-alun Kabupaten Semarang, seperti yang dikecam FPI. Bahkan, lanjut Mundjirin, kegiatan misa ini telah dilakukan selama 10 kali dan baru menimbulkan protes saat FPI hadir di Kabupaten Semarang.

Belakangan, FPI Jawa Tengah melalui seketarisnya Jindan mengadukan Mundjirin ke Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan tuduhan penistaan agama. Menurutnya, gugatan ini untuk menghindari konflik antar-pemeluk agama dan menjaga keutuhan toleransi.

Yang menggembirakan, kebijakan Sang Bupati ini mendapat dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan. Di antaranya, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jawa Tengah dan Lembaga Studi Sosial dan Agama Jawa Tengah. Keduanya menyatakan membela Bupati Mundjirin yang telah digugat oleh FPI.

Ketua Majelis Wilayah PBHI Jawa Tengah, Deni Septiviant menyatakan sikap Mundjirin patut mendapat apresiasi karena serius menjalankan sikapnya sebagai aparatur negara yang menghargai perbedaan. Sikap yang sama juga disampaikan ketua Lembaga Studi Sosial dan Agama Jawa Tengah, Tedi Kholiluddin yang menilai langkah Mundjirin sudah sesuai dengan kapasitasnya yang memegang mandat sebagai pemimpin masyarakat dan konstitusi.

Kita berharap kebijakan Bupati Semarang itu diteladani para pemimpin daerah lainnya demi terciptanya toleransi dan kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Gugatan FPI terhadap kebijakan Mundjirin jelas salah kaprah dan melanggar konstitusi.

Kebijakan Mundjirin ini menjadi penutup akhir tahun yang manis bagi kehidupan toleransi di Indonesia.***
 

Komentar