Home » Bina-Damai » Aksi Bela Islam dan Pesan Moral PBNU yang Belum Tegas
Sekelompok ormas Islam berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (14/10). Sumber: republika.co.id

Aksi Bela Islam dan Pesan Moral PBNU yang Belum Tegas

Sejumlah kelompok Islam direncanakan akan menggelar unjuk rasa yang mereka beri nama “Aksi Bela Islam” pada 4 November di Jakarta. Massa unjuk rasa dijadwalkan bergerak dari Masjid Istiqlal usai salat Jumat menuju dua lokasi yang jaraknya berdekatan: Balai Kota DKI Jakarta dan Istana Negara.

Unjuk rasa yang dimotori Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI) itu adalah kelanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang digelar pada Jumat (16/10). Yang dituntut melaui unjuk rasa itu adalah agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditangkap karena dianggap telah menistakan ulama dan al-Quran saat berpidato dalam kunjungan ke Kepuluan Seribu akhir Agustus lalu.

Bila pada unjuk rasa yang pertama dirasa masih disikapi dengan santai, untuk unjuk rasa yang kedua tidak. Unjuk rasa kali ini kabarnya akan ada massa dalam jumlah besar yang digerakkan ke Jakarta dari berbagai daerah untuk diikutkan kegiatan itu.

Selain itu, dalam selebaran ajakan unjuk rasa yang disebarkan secara luas di sosial media tertulis salah satu poin yang “aneh”. Dalam poin itu dikatakan agar peserta unjuk rasa menyampaikan wasiat kepada keluarga terdekat sebelum berangkat. Di selebaran yang lain tertulis “Kami Mencium Wangi Surga di Jakarta” dengan latar Istana Negara.

Dua poin tadi dinilai sengaja digunakan sebagai seruan jihad yang mendorong peserta unjuk rasa untuk “mati syahid”.

Berangkat dari hal-hal tersebut, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad melihat adanya indikasi bahwa unjuk rasa ini ditunggangi kelompok-kelompok tertentu untuk membuat kekacauan di dalam negeri.

“Persoalan Ahok hanya menjadi pintu masuk. Agendanya, jauh lebih besar dari soal menggagalkan Ahok sebagai Gubernur DKI. Target mereka sesungguhnya adalah menjadikan Indonesia sebagai medan pertempuran kelompok radikal. Mereka ingin Indonesia menjadi negara porak poranda seperti Suriah,” tulis Rumadi di akun Facebook-nya pada Kamis (27/10).

Pesan Moral

Mencermati eskalasi dan perkembangan menjelang unjuk rasa 4 November, PBNU menyampaikan 5 pesan moral yang berjudul, “Berpecah adalah musuh utama Ukhuwah: Jaga Ukhuwah untuk Indonesia yang aman dan damai” pada Jumat lalu (28/10).

Poin demi poin dibacakan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang didampingi Seketaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, Rais Syuriah PBNU Ahmad Ishomuddin, dan dua pengurus PBNU lainnya. Lima poin itu sebagai berikut:

Satu, “Mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pererat tali silaturahim antar komponen masyarakat. Berpecah adalah musuh utama dari ukhuwah. Ukhuwah adalah modal utama kita dalam membangun satu tatanan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur. Jaga Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyah agar Indonesia terbebas dari ancaman perpecahan.”

Poin ini diperkuat dengan kutipan Ali-Imran ayat 103 yang diterjemahkan, “Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah, dan jangan berpecah-belah.”

Dua, “Kepada seluruh pengurus NU dan warga NU untuk secara pro-aktif turut menenangkan situasi, menjaga agar suasana aman dan damai tetap terpelihara dan tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan provokasi dan hasutan. PBNU melarang penggunaan simbol-simbol NU untuk tujuan-tujuan di luar kepentingan sebagaimana menjadi keputusan jamiyyah NU.”

Tiga, “Menghimbau kepada aparat kepolisian untuk segera melakukan tindakan dan langkah sesuai dengan prosedur hukum dan perundangan yang berlaku, agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tanpa mengabaikan asas praduga tidak bersalah. Upaya ini harus dilakukan guna menghindarkan terjadinya yang cenderung menimbulkan kegaduhan dan anarki.”

Empat, “Kepada para pihak yang hendak menyalurkan aspirasi dengan berunjuk rasa, PBNU menghimbau agar tetap menjaga akhlakul karimah dengan tetap menjaga ketertiban, menjaga kenyamanan lalu lintas dan dapat menjaga keamanan masyarakat demi keutuhan NKRI.”

Lima, “Mari tengadahkan tangan mohon petunjuk dan berdoa semoga Indonesia selalu diberi kesejukan dan kedamaian dalam perlindungan, penjagaan, dan pertolongan dari Allah SWT”.

Pesan moral ini tertulis ditandatangani Rais Aam PBNU Kiai Ma’ruf Amin, Khatib Aam PBNU Kiai Yahya C. Staquf, Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj, dan Seketaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini.

Belum Tegas

Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Islam dan Masyarakat (PPIM) Saiful Umam mengapresiasi langkah yang diambil PBNU dengan membuat penyataan sikap itu. Hal itu menunjukkan bahwa PBNU sangat peduli dalam merespon situasi yang dirisaukan banyak pihak.

Lebih jauh, pernyataan sikap PBNU itu diharapkan bisa berguna untuk mengerem agar masyarakat tidak terprovokasi pada sesuatu yang bersifat pengerahan massa dan mengarah terjadinya kekerasan. Indikasi terjadinya kekerasan pada aksi 4 November itu bisa dilihat pada sejumlah hal.

Dalam undangan unjuk rasa 4 November itu, misalnya, disebutkan bahwa siapapun yang ingin mengikuti aksi itu agar sudah membuat wasiat kepada keluarganya sebelum berangkat karena dikhawatirkan tidak bisa pulang dengan selamat.

Ditambah ada selebaran yang menyatakan ada aroma surga di Istana Negara yang merupakan salah satu tempat yang akan menjadi lokasi unjuk rasa 4 November itu. Aroma surga adalah frasa yang sengaja digunakan untuk mendorong pada tindakan syahid atau kematian.

“Indikasi-indikasi itu jelas mengarahkan siapapun yang bersimpati dengan unjuk rasa itu untuk melakukan tindakan kekerasan. Dan himbauan-himbauan itu seolah mengglorifikasi kekerasan sebagai bagian dari jihad,” kata Saiful kepada Madina Online via telepon pada Jumat (28/10).

Dalam konteks itu, peran NU dan juga Muhammadiyah sangat dibutuhkan di sini. Dua ormas Islam moderat terbesar di Indonesia itu selama ini dikenal sebagai katup pengaman negara ini dari gerakan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan disintegrasi bangsa.

Saiful berharap Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah bisa segera menyusul mengikuti langkah PBNU dalam merespons situasi ini. Pernyataan sikap dari PBNU yang disusul pernyataan sikap dari PP Muhammadiyah terkait unjuk rasa 4 November itu penting untuk mengerem potensi konflik secara terbuka saat aksi berlangsung maupun pasca 4 November.

(Belakangan, meski tidak melalui forum formal, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dikabarkan mengeluarkan pernyataan yang intinya melarang penggunaan simbol-simbol Muhammadiyah dalam unjuk rasa 4 November).

Namun, Saiful juga memberi catatan tentang pesan moral yang disampaikan PBNU itu. Pesan moral PBNU itu sangat normatif yang berhenti hanya pada pesan-pesan untuk menjaga persatuan dan menghindarkan diri dari perpecahan.

“Pesan moral itu sudah benar dan tepat menurut saya. Tapi saya berharap pesan moral PBNU itu bisa lebih tegas dari itu,” ungkap doktor di bidang sejarah dari Hawaii University itu.

Menurut Saiful, dalam pesan moral itu PBNU seperti melihat bahwa unjuk rasa 4 November itu adalah peristiwa yang berdiri sendiri. Seolah aksi 4 November itu peristiwa yang spontan dan terpisah dari konteks politik yang ada.

Sementara ada kecurigaan dari suara-suara kritis terhadap FPI selaku motor aksi itu yang seolah dengan mudahnya menggerakkan, konon, ribuan massa dari berbagai daerah untuk didatangkan ke Jakarta. Padahal bagi mereka yang terbiasa melakukan aksi turun ke jalan, memobilisasi massa dalam jumlah yang besar bukanlah perkara yang mudah.

Karena itu, patut diduga ada kekuatan politik yang memberikan bantuan kepada FPI. Hal itu masuk akal berhubung unjuk rasa 4 November itu bertepatan pada momen Pilkada DKI Jakarta.

“PBNU mestinya bisa lebih keras mengingatkan kepada para pemain politik, siapapun, agar menghentikan upaya untuk memanas-manasi masyarakat dan membenturkan masyarakat hanya demi keuntungan jangka pendek. Spirit ini yang tidak saya temukan dalam pesan moral PBNU itu,” kata dosen Universitas Islam Negeri Jakarta itu tidak puas.

Lebih jauh, Saiful mengajak semua elemen masyarakat yang punya perhatian pada isu keberagaman agar lebih serius lagi menyikapi konflik SARA di setiap pagelaran pilkada. Konflik SARA di setiap pagelaran pilakada dikhawatirkan akan menyisakan bekas yang lama dan lebar di tengah masyarakat. Apalagi konflik SARA saat Pemilihan Presiden (pilpres) 2014 belum sepenuhnya tersembuhkan.

Bisa dibanyangkan bila efek konflik SARA pada Pilpres 2014 yang belum bisa disembuhkan lalu ditambah dengan efek konflik SARA pada Pilkada Jakarta. Efek itu jelas makin menambah dalam luka yang sudah ada sebelumnya di tengah masyarakat.

“Repotnya, di level akar rumput, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dua episode pemilu adalah murni soal agama. Padahal elitenya menganggap itu hanya persoalan politik semata,” pungkas Saiful. []

Komentar